CIREBON - DPC Partai Demokrat Kota Cirebon tidak ambil pusing atas keputusan sepihak Nasruddin Azis yang membelot dan memilih mendudung pasangan Capres Cawapres Joko Widodo Ma’ruf Amin. Demokrat tidak menganggap istmewa atas apa yang dilakukan pria yang menjabat walikota Cirebon tersebut. “Kami mengangap dalam kontestasi politik hal-hal begini hal yang biasa. Nothing special,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, kepada Radar di kantor DPC Partai Demokrat Jalan Rinjani Kota Cirebon, Sabtu (19/1) kemarin. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pengurus DPD dan DPP partai berlambang Mercy tersebut. Dari hasil komunikasi, baik DPD maupun DPP telah mengetahui kabar tersebut dan telah mengambil sikap. “Arahan kepada kami adalah dalam kapasitas kefatsunan kepada Partai Demokrat, DPP memutuskan bahwa Partai Demokrat berada di bawah barisan Prabowo-Sandi. Maka sikap yang kami keluarkan mengenai situasi terakhir adalah tidak berubah,” imbuh Handaru. Disebutkan, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pro Rakyat Herman Khaeron dan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanegara dipanggil dan telah tiba di Jakarta untuk menghadap Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Saya juga sudah sampaikan kepada mitra koalisi, kepada ketua tim kampanye gabungan, kami sampaikan Partai Demokrat tetap dan tidak berubah,” tegasnya. “Di dalam internal partai pun, kepada para caleg, dan pimpinan kepartaian di tingkat kota sampai ke bawah saya sudah instruksikan bahwa kita menjaga konsistensi dan komitmen tetap fokus untuk Pilpres dan Pileg 2019,” lanjutnya. Dia mengaku mengetahui hal itu pada Jumat (18/1). Dia juga telah berkomunikasi langsung dengan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Demokrat Kota Cirebon tersebut. Dalam komunikasi, Azis menegaskan jika hal itu merupakan keputusan pribadi. “Pak Azis sendiri yang bilang. Katanya, mas ini pendapat pribadi saya. Dia juga bilang, sikap DPC tetap dan tidak perlu terbawa-bawa,” katanya. Mengenai sanksi, hal itu merupakan kewenangan pengurus di tingkat DPD dan DPP Partai Demokrat. Dia meyakini Azis telah memahami konsekuenasi dari keputusan tersebut. “Saya tidak tahu persis seperti halnya Gubernur Papua Lukas Enembe yang nyeberang. Namun berbeda dengan ketua DPD Sulteng, dia pindah partai, langsung dipecat,” tuturnya. Handaru menegaskan, Azis menganggap pileg dan pilpres sebagai dua hal yang berbeda. Azis yang lahir dari Partai Demokrat, tidak akan meninggalkan tanggung jawab sebagai MPC dalam pileg. “Berkaitan dengan pilpres mungkin ke Jokowi Ma’ruf, tapi pileg tetap. Beda kalau Pak Azis mengundurkan diri dan pindah partai lain,” katanya. Masih kata Handaru, Azis tidak termasuk dalam struktur tim pemenangan Prabowo–Sandi. Itu sebagai upaya menghormati posisi Azis sebagai kepala daerah. “Tidak akan menjadi masalah bagi partai dan tim pemenangan,” ujarnya. Handaru juga mengakui deklarasi yang dilakukan Azis sempat terjadi pembatalan. Karena sikap pribadi sangat kompleks pembahasannya. “Akhirnya diubah Tim 1901, tapi Pak Azis tetap hadir mendeklarasikan pemenangan Jokowi-Ma’ruf di situ,” ujarnya. (day)
Kategori :