100 K2 Tak Boleh Ikut Tes

Minta Validasi Data, Banyak yang Tak Sinkron KEJAKSAN- Pemerintah Kota Cirebon diminta untuk memvalidasi kembali data pegawai honorer kategori 2 (K2), khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan. Pasalnya, menurut sebuah sumber, sejumlah guru honorer kategori dua, banyak yang tidak terakomodasi dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dikatakan sumber tersebut, para guru honorer yang diberi hak untuk ikut tes dalam rekrutmen tesebut adalah guru honorer yang sudah masuk sejak 1 Januari 2005 hingga Juli 2005. Namun, ada beberapa pegawai yang masuk di periode tersebut, tapi tidak boleh ikut tes. \"Jangankan yang 1 Juli 2005, yang Januari saja tidak boleh ikut tes,\" tutur salah seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri, Sabtu (6/4). Ditambahkan sumber tersebut, sedikitnya tidak kurang dari 100 guru honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes. Ironisnya, lanjut dia, ada sejumlah guru yang seharusnya tidak lolos secara administrasi, tapi justru bisa mengikuti tes. \"Di antara mereka yang memenuhi syarat ternyata masa kerjanya ada yang di bawah kami,\" lanjutnya. Maka dari itu, pihaknya mendesak agar pemerintah Kota Cirebon bisa melakukan validasi ulang. \"Kami sangat memahami dengan keterbatasan kuota. Kalau memang itu sudah menjadi sebuah kebijakan, kami mohon agar bisa divalidasi lagi,\" tegasnya. Sehingga, kata dia, tidak akan terjadi kecemburuan sosial. Alangkah lebih baiknya, bila seluruh pegawai yang diangkat sejak tahun 2005 diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon, Djodjo Sutardjo SE MM meminta agar Pemerintah Kota Cirebon mendengarkan keluhan dan kembali mempertimbangkan saran untuk melakukan validasi kembali. PGRI juga mendesak agar pihak berwenang bisa lebih tajam lagi untuk memberikan informasi soal pengkategorian tersebut pada tenaga honorer yang ada. \"Agar nantinya tidak menimbulkan pertanyaan yang negatif dan kecemburuan sosial,\" tutur dia. Djodjo pun berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Alangkah lebih baiknya bila semua guru honorer yang diangkat sejak tahun 2005 bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes rekrutmen CPNS. (kmg)