CIREBON–Car Free Day (CFD) Jl Siliwangi sudah berjalan sembilan tahun lamanya. Tapi tak pernah dikelola ataupun dapat sentuhan dari Pemerintah Kota Cirebon. Area bebas kendaraan saat ini berjalan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Ketua II Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Cirebon Dr H Dedi Kenedi MPd meminta pemerintah kota untuk bertindak. Setidaknya membuat peraturan. Agar aktivitas ekonomi dan olahraga tidak saling bertabrakan. “Pak Wali, tolong kami,” ujarnya. Meski terus mendapatkan protes atas ruang olahraga terbuka yang kini dipenuhi pedagang, hingga kemarin belum juga ada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Sementara mereka yang mengikuti senam pagi, kini harus berhimpitan dengan lapak pedagang. Dedi menyesalkan hal ini. Ia pun mendesak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon 2/2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Juga SK Walikota mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). \"Senin-Sabtu bisa (bebas PKL). Kenapa di hari Minggu PKL bebas masuk?” tanya dia. Peraih gelar doktor olahraga itu tak menyoal adanya pedagang di Jl Siliwangi. Termasuk selama CFD berjalan. Namun, mesti ada pengaturan zona yang jelas. Mana saja area yang merupakan ruang terbuka untuk kegiatan olahraga maupun komunitas. Juga area yang diperbolehkan untuk pedagang. Tanpa adanya pengaturan itu, dikhawatirkan aktivitas olahraga justru tergusur. Sehingga ia pun mendesak pemerintah turun langsung melihat area CFD. \"Walikota harus langsung melihat (CFD). Kembalikan lagi fungsi CFD seutuhnya,” tandasnya. Hal serupa juga sempat diungkapkan Ketua FORMI dr Edial Sanif SpJP kepada koran ini beberapa waktu lalu. Ia juga tak nyaman dengan terus berkurangnya ruang kegiatan masyarakat. “Saya tidak anti pedagang. Tapi mohon untuk ada pengaturan tempatnya,” katanya. Sekretaris Daerah Drs H Asep Deddi MSi juga pernah menjanjikan membahas persoalan di CFD Jl Siliwangi dan pasar dadakan Stadion Bima bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun hingga kini tidak ada kelanjutan dari pembahasan itu. Sementara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) merasa keberadaan pedagang di CFD bukan kewenangannya. ”Mereka pedagang yang bermobil itu bukan kewenangan kami,” ucap Kepala Disdagkop-UKM Ir Hj Yati Rochayati. Keluhan juga diutarakan Klub Jantung Sehat terkait”invasi” pedagang di area senam. Sebelumnya, di area senam Bima ada delapan jalur. Namun saat ini area yang bisa dipakai senam tinggal lima jalur saja. Selebihnya dipakai untuk tenda pedagang. Padahal, pengurus Klub Jantung Sehat sudah beberapa kali memasang pembatas dengan tali plastik. Namun pembatas itu malah dipotong oleh pedagang. Padahal dalam sekali senam ada sekitar 800 orang yang ikut serta. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu perlu area yang cukup. Klub Jantung Sehat telah mengadukan keluhan ini pada beberapa SKPD. Namun hingga saat ini belum ada penanganan langsung. Ia berharap dengan keluhan ini bisa segera mendapatkan solusi agar kawasan Bima bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai area berolahraga. (apr)
Kategori :