Gubernur Anies Baswedan merombak organisasi Pemprov DKI Jakarta dengan merotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV. Anies melantik para ASN yang menempati posisi baru itu di halaman Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (25/2/2019). \"Hampir tidak ada SKPD yang tidak ada perubahan [posisi pejabat], hampir tidak ada UKPD yang tidak ada perubahan. Hampir semua tempat, pasti ada staf yang baru,\" kata Anies usai pelantikan tersebut di Balai Kota, Jakarta Pusat. ASN yang terkena rotasi adalah pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, eselon III atau selevel camat dan eselon IV atau setingkat lurah. \"[Rotasi pejabat ini] Bagian dari penyegaran bagi organisasi, figur-figur baru diharapkan membawa suasana baru di setiap unit-unitnya,\" ujar Anies. Anies menambahkan rotasi tersebut juga untuk memberikan kesempatan pengembangan diri bagi para ASN di Pemprov DKI Jakarta. \"Ini kesempatan untuk menambah pengalaman kompetensinya, sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama, sehingga ada pengalaman baru,\" ujar Anies. Oleh karena itu, Anies berharap rotasi dan perombakan posisi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersebut membawa dampak poistif bagi organisasi, maupun individu. Di antara para pejabat yang mengalami rotasi itu, ada yang turun jabatannya. Penurunan jabatan, kata Anies, telah dilakukan melalui komunikasi langsung antara pejabat dengan atasannya dan disertai dasar yang jelas. \"Semuanya ada penilaiannya, ada ukurannya,\" kata Anies. Salah satu ukuran penilaiannya, menurut dia, adalah kinerja para pejabat dalam pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya. \"Termasuk soal pelaksanaan kegiatan strategis daerah. Jadi itu semua menjadi bahan penilaian, dan dari situ kemudian dilakukan kebijakan,\" ujar Anies. Menurut Anies, proses pengambilan keputusan rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV tersebut butuh waktu beberapa bulan dan bertahap. \"Tapi saya tidak mau langsung lantik, sekalian semuanya, sehingga seluruh organisasi akan merasakan suasana yang baru,” kata dia. Menurut Anies, pelantikan kemarin merupakan salah satu perombakan terbesar yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. \"Bukan yang terbanyak, dulu pernah ada yang lebih besar lagi, tetapi ini salah satu yang terbesar. Biasanya kalau pergantian 300-an, 400, ini saya langsung sekalian. Harapannya membawa suasana baru di seluruh tempat,\" ucap Anies. Perombakan besar-besaran terakhir terjadi di era mantan Gubernur Joko Widodo. Pada pertengahan 2013, Jokowi memelopori lelang jabatan untuk posisi 267 lurah dan 44 camat se-DKI Jakarta. Perombakan itu disusul dengan lelang jabatan untuk ratusan posisi kepala sekolah dan kepala puskesmas. Lelang jabatan kala itu digelar dengan mekanisme tes dan wawancara. Kini, di masa Anies Baswedan, pergantian jabatan untuk eselon III dan IV dikembalikan ke Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menjelaskan selama beberapa bulan terakhir, Baperjab yang diketuai Sekretaris Daerah Saefullah mengevaluasi dan menganalisis kinerja para eselon III dan IV. Para wali kota diminta menilai camat dan lurah di wilayahnya. Mereka yang didemosi tak pernah dipanggil atau diberi teguran sebelumnya. Setelah pelantikan, banyak pejabat yang kebingungan mencari tahu posisi barunya ataupun menerka-nerka kesalahannya. \"Kalau lurah sama camat kami tidak perlu diperiksa lagi karena langsung dari penilaian atasannya yaitu wali kota,\" kata Chaidir. Kendati demikian, Chaidir memastikan pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat. \"Sudah dilaporkan ke KASN, ada rekomendasi,\" ujarnya. Hal ini dibenarkan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Ia mengaku dalam mengusulkan perombakan jabatan, dirinya memang tak melakukan pemanggilan atau teguran terlebih dahulu. \"Enggak perlulah. Memang siapa? Kan amanah, titipan, kan dievaluasi, punya penilaian. Ada tim di lapangan menilai seperti apa,\" kata Anwar. Untuk itu, Anwar meminta para lurah dan camat yang dirotasi agar bisa menilai sendiri kinerjanya. \"Mestinya mereka tanya diri masing-masing udah berbuat apa selama ini. Saya kira tatap muka itu bukan evaluasi, melayani masyarakat, gitu,\" ujar Anwar. Dalam rotasi kali ini, untuk tingkat eselon II, terdapat 15 pemegang Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama yang mengalami mutasi. Misalnya, Isnawa Adji dirotasi dari posisi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Wakil Walikota Administrasi Jakarta Barat. Lalu, Yani Wahyu dari semula di posisi Kepala Satpol PP, kini dimutasi menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya. Selain itu, Benni Agus Chandra, semula Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kini menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (*)
Kategori :