Cegah Korupsi, Korsupgah Wilayah Jabar KPK Fokus 8 Program Kerja

BANDUNG – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jawa Barat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), punya 8 fokus program kerja yang akan dicanangkan tahun ini. Fokus program kerja tersebut merupakan upaya mengoptimalisasikan pencegahan kebocoran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Korsupgah Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto, dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi dan optimalisasi pendapatan daerah pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat. Acara rakor berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (28/2). Pertama, kata Tri, perencanaan dan penganggaran APBD, khususnya dalam sistem e-planning dan e-budgeting. “Aparatur Sipil Negara (ASN) harus cermat dalam menyusun KUA/PPAS sampai ditetapkannya APBD. Karena masih banyak pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk setelah proses perencanaan selesai,” katanya. ASN, lanjut dia, harus berani menolak apabila ada pokir yang masuk setelah proses perencanaan selesai. Karena apabila ada persoalan di kemudian hari, akan berdampak pada dirinya. “Ini upaya pencegahan ya, makanya harus berani tegakkan aturan,” lanjutnya. Fokus program yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Sampai saat ini masih ada beberapa pemaketan-pemaketan pengadaan barang dan jasa daerah yang harusnya bisa dikonsolidasikan. “Walau tidak kelihatan, tapi kalau kita cek akan terlihat. Ini harus dicegah agar anggaran belanja tidak bocor,” jelasnya. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu. Menurut Tri, untuk pelayanan perizinan masih ada kelemahan pada sektor rekomendasi teknis dan pendelegasian kewenangan. Fokus program keempat, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional. Kemudian, fokus kelima adalah manajemen ASN. “Ini penting, karena banyak kasus kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan,” bebernya. Program ke-6 adalah dana desa. “Kita tahu bagaimana pelaksanaan dana desa di lapangan. Maka kita akan awasi dan pantau bersama-sama,” imbuh dia. Kemudian, fokus program yang ke-7 adalah optimalisasi pendapatan daerah. Terakhir, terkait manajemen asset daerah. “Ini semua akan kita benahi agar ada pencegahan,” ujarnya. Tri berharap, dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang sudah dibangun ke arah yang lebih baik, ASN juga harus berubah. “Meanset ASN harus ikut berubah kearah yang lebih baik,” pungkasnya. (jun)