BANDUNG–Dalam menjalin silaturahmi dan menyinkronisasi program pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyelenggarakan kegiatan forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar). Hal ini disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DR Dani Ramdan MT, dalam acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) ke-15 di Parkir Timur Gedung Sate, kemarin (1/3). Menurut Dani, Kopdar kali ini adalah tindaklanjut dari kegiatan yang sama di tahun 2018 lalu dengan lokasi pelaksanaan di empat wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk tahun 2019 ini akan diselenggarakan per triwulan. “Triwulan 1 target sasarannya adalah sinkronisasi program pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2020,” tuturnya. Dalam acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2019 mendatang, bupati dan walikota se-Jawa Barat akan hadir untuk memaparkan programnya. “Mereka akan diberikan waktu masing-masing 10 menit untuk menyampaikan presentasi program sesuai dengan urgensi dan prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya. Selain usulan-usulan pembangunan, dalam pertemuan tingkat tinggi antara gubernur dan bupati/walikota ini akan dibahas mengenai lintas kewenangan. Misalnya, pembahasan mengenai pembangunan di wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang wilayahnya berada di kabupaten/kota, tapi kewenangan pembangunannya ada di pusat. Kemudian, persoalan antardaerah perbatasan, tranportasi, air bersih, sampah, trayek dan rencana-rencana infrastruktur besar. Pertemuan ini juga sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan frekuensi. “Sehingga dibutuhkan dukugan semua pihak,” tambahnya. Saat dikaitkan dengan kegiatan musrenbang, sebenarnya, Kopdar ini bukan lembaga perencanaan, tapi lebih mengarah kepada forum silaturahmi. Namun, karena topik yang dibahas itu megenai sinkronisasi pembangunan, pihaknya sudah bersepakat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, bahwa Kopdar triwulan 1 ini merupakan bagian awal pembuka dari pra musrenbang tahun 2019, membahas aspek kebijakan. “Ini pertemuan antara gubernur dan bupati/walikota untuk membahas kebijakan strategis pada tahun 2020 yang tetap mengacu pada RPJMD. Tapi, pembahasan teknisnya dibahas di musrenbang,” tegasnya. Perlu diketahui, dalam Kopdar triwulan ke-1 ini akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama akan dilaksanakan Senin (4/3), menyajikan presentasi bupati/walikota di wilayah Bogor. Kemudian, wilayah Purwakarta. Dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Bogor dan Purwakarta. Sementara, dari unsur OPD Provinsi Jawa Barat yang terkait antara lain Bappeda, BPKAD, BKD, BPSDM, Dinas Bina Marga, Disparbud, Disperkim, Disperindag, Diskominfo, Biro Pemerintahan dan Kerjasama serta Biro Perekonomian. Kemudian, pada sesi ke-2 yang berlangsung pada hari Selasa (5/3), giliran bupati/walikota di wilayah Cirebon, yakni Plt Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon. Dilanjutkan oleh bupati/walikota wilayah priangan barat, antara lain Bupati Bandung, Walikota Bandung, Bupati Bandung Barat, Walikota Cimahi dan Bupati Sumedang. Dilanjutkan lagi oleh bupati/walikota wilayah priangan timur, antara lain, Bupati Ciamis, Bupati Garut, Bupati Tasikmalaya, Bupati Pangandaran, Walikota Banjar dan Walikota Tasikmalaya. Dari internal secretariat daerah Provinsi Jawa Barat juga akan menyampaikan presentasinya, antara lain Sekretaris Daerah, asisten pemerintahan, asisten perekonomian, kepala bagian pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Cirebon, Priangan Barat dan Priangan Timur. Acara ini akan berlangsung di Green Forest Resort, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. (jun)
Kategori :