BANDUNG–Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilarang berpolitik. Itu karena, pejabat politik atau pimpinan politik di Provinsi Jawa Barat adalah gubernur dan wakil gubernur. “Semua harus tegak lurus dan patuh terhadap keputusan. Saya tidak mau mendengar ada kasak-kusuk atau lobi-lobi yang tidak perlu untuk hal-hal yang bisa diselesaikan sesuai dengan tupoksi,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberikan sambutan dalam pelantikan 14 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/3). Emil, sapaan akrabnya, menegaskan, apabila sarannya ini dijalankan, dijamin akan selamat sampai akhir masa jabatan. “Biasanya yang tidak panjang umurnya, pasti melanggar salah satu yang saya sampaikan. Silahkan renungkan baik-naik,” tegasnya. Tidak hanya itu. Kepada 14 orang yang dilantik kemarin, dia juga mengingatkan, bahwa apabila tidak mampu mengejar target yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023 dan mengecewakan pimpinan berkali-kali, maka siap-siap mengundurkan diri sesuai dengan surat yang sudah ditandatangani. “Jabatan bukan segalanya. Ketika Anda dilantik menjadi pemimpin, maka Anda harus siap terhadap konsekuensinya. Pembangunan dan kemajuan Jawa Barat jauh lebih penting ketimbang persoalan personal,” ungkapnya. Kemudian, kepada pejabat yang mempunyai catatan, tolong direnungkan. “Kalau memang iya, jangan diulangi. Kalau tidak, diyakini tidak,” ketusnya. Usai pelantikan, Emil menjelaskan jika proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provins Jawa Barat ini, sesuai aturan dan kompetensi. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lima bulan. “Tidak ada interensi sama sekali. Saya tidak tahu siapa yang masuk tiga besar karena semua diserahkan kepada panitia seleksi. Setelah masuk tiga besar, baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” jelasnya. Setelah dilantik, pihaknya memberi target 100 hari harus ada gebrakan di masing-masing dinas dan membantu urusan-urusan yang tertunda. “Khsususnya lelang barang dan jasa yang terganggu akibat menunggu ini,” ujarnya. Dia meyakini, orang-orang yang dilantik merupakan pilihan yang tepat dan komposisinya baik. Dari 14 orang ini, 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. “1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari DKI Jakarta dan 2 orang dari Kota Bandung. Saya yakin ini kabinet mantap,” bebernya. Khusus untuk Dinas Kesehatan (Dinkes), akan ada seleksi ulang karena para pendaftar tidak memenuhi syarat. “Terus terang, memang ada krisis tenaga kesehatan. Makin menyusut minat dokter menjadi ASN dan itu di mana-mana sama, terjadi juga,” pungkasnya. (jun)
Kategori :