Jabar-Jateng Bangun Kerjasama Pembangunan

CIREBON–Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menandatangani kesepakatan untuk membangun wilayah perbatasan masing-masing. Kesepakatan dituangkan dalam dua naskah perjanjian yang ditandatangani bersama oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Gubernur Jateng Taz Yasin Maimoen dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Hotel Aston Cirebon, Jumat (29/3). \"Kerja sama akan berlangsung tiga tahun, dimulai tahun 2020,\" kata Uu. Uu berpendapat, kolaborasi antarpemerintah darrah harus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi atau gini rasio di daerah perbatasan dua provinsi ini. Seperti Cirebon, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap, dan Brebes. \"Kenapa daerah perbatasan perlu ada kolaborasi antarpemerintahan? Itu karena daerah perbatasan kebanyakan ada yang kurang berkembang dalam bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur dan pengangguran,\" ujar Uu. Uu menyebut, daerah Lakbok, Purwodadi, dan daerah pinggiran lainnya, relatif masih tertinggal dari daerah di tengah, yang dilewati jalan nasional. “Kalau yang dilewati jalan nasional lebih maju, tapi kalau pinggiran seperti Lakbok dan Purwodadi masih tertinggal,” ucapnya. Melalui kerjasama ini, Uu berharap, kedua pemerintah provinsi dapat lebih fokus meningkatkan akses jalan, jembatan, serta sarana pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan. \"Jabar dan Jateng saling membutuhkan. MoU ini tujuannya untuk pemerataan daerah agar tidak terjadi ketimpangan dengan cara memberikan perhatian penuh daerah-daerah perbatasan dan memenuhi keinginan masyarakat,\" harapnya. Di tempat yang sama, Taz Yasin Maimoen menyambut baik kerjasama tiga tahun ini. Menurutnya, satu daerah tidak dapat berjalan sendiri karena ditopang oleh wilayah di sekitarnya. \"Misalnya Cirebon, memiliki potensi yang besar tapi tidak bisa berdiri sendiri karena harus ditopang daerah sekitarnya seperti Brebes,\" tutur Taz Yasin. Jabar dan Jateng memiliki isu pembangunan yang sama di daerah perbatasan. Yakni kesetaraan layanan dasar, kerusakan lingkungan, masalah sosial, infrastruktur publik, pengendalian sumber daya alam, pengembangan potensi pariwisata, pemantapan batas daerah, serta pengurangan potensi bencana. \"Ini menjadi pertimbangan dalam kesepakatan kerjasama ini,\" katanya. Harapannya, permasalahan di perbatasan menjadi komitmen bersama Pemprov Jabar dan Jateng yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait di masing-masing pihak dari sekarang. \"Semoga ini bisa bermanfaat dan segera disosialisasikan ke pemerintah tingkat kabupaten/kota,\" pungkasnya. (jun/rls)