Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengharapkan petinggi BUMN menghentikan intimidasi kepada para pegawainya untuk memilih capres tertentu. Demikian disampaikan Said Didu melalui akun Twitter @saididu yang dikutip Selasa (9/4). \"Kepada Pimpinan BUMN PTPN yth, saya berharap hentikan intimidasi kepada karyawan anda agar memilih salah satu capres. Karyawan sdh resah dan mulai melaporkan intimidasi tsb. Intimidasi tsb melanggar UU dan bisa pidana,\" tulis Said Didu. Sebanyak 150.000 orang dari kementerian dan keluarga besar BUMN ditargetkan hadir dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian BUMN 13 April 2019. Direncanakan, kegiatan tersebut akan berlangsung di Lapangan Monas Jakarta Pusat. Surat imbauan Kementerian BUMN kepada keluarga besar pegawai BUMN beredar di media sosial. Said Didu menilai pengerahan keluarga besar BUMN sebanyak 150.000 orang sebagai abuse of power. \"Apakah @KemenBUMN sudah menjadi ormas shg perayaan ulang harus mengumpulkan BUMN dan keluarga BUMN sampai 150.000 orang ? Ini jelas2 abuse of power. Mari selamatkan BUMN cc @RamliRizal @Dahnilanzar,\" tulis Said Didu. Said Didu juga mengingatkan bahwa BUMN adalah milik negara bukan milik kekuasaan. “Ini Ketua Parpol atau Menteri BUMN? Cara-cara seperti ini harus dihentikan. BUMN itu milik Negara bukan milik kekuasaan. Ini menggunakan uang rakyat,” tegas Said Didu. https://twitter.com/saididu/status/1115242218678153216?s=19 https://twitter.com/saididu/status/1115392892057440256?s=19 Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meminta Meneg BUMN Rini Soemarno untuk menghentikan upaya menjadikan BUMN sebagai alat politik terselubung mendukung salah satu capres di Pilpres 2019. “Ibu Rini yth, saya mengetuk hati Ibu agar berhentilah menjadikan BUMN sebagai alat politik terselubung. Ingat itu uang rakyat !!!,” tulis Said Didu di akun Twitter @saididu. https://twitter.com/saididu/status/1115242622715457536?s=19 Acara HUT BUMN ini berbarengan dengan rencana Grup Band Slank dan musisi serta simpatisan Paslon Jokowi-Ma\'ruf Amin menggadakan pagelaran akbar bertajuk Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju yang digelar di SUGBK, Senayan, Sabtu 13 April 2019. Sebelumnya, akun Twitter @IreneViena, Senin (8/4) viral di media sosial, seluruh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut-sebut mendapat paksaan untuk hadir dalam kampanye akbar Jokowi-Ma\'ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (13/4) mendatang. Menurut Irene, setiap pegawai BUMN yang datang ke GBK akan diabsen. Dan apabila mereka menolak datang, bakal dikenakan sanksi keras. \"Pegawai BUMN dipaksa harus meghadiri kampanye Jokowi 13 April 2019 Dicatat nomor hp Diabsen kehadiran Pegawai BUMN yg menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari: Pembatalan bonus Penundaan kenaikan pangkat & golongan Mutasi Dst Mana nyali anda @KPU_ID @bawaslu_RI ?,\" tulis Irene. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menepis tudingan mantan sekretaris Kementrian BUMN Said Didu yang menganggap ada kampanye terselubung dalam acara ulang tahun BUMN beberapa waktu lalu. Menurut Rini, tudingan itu tak berdasar dan hanya memanaskan suasana menjelang pencoblosan pemilihan presiden 2019 pada 17 April mendatang. \"Ya nggak ada (kampanye terselubung), mana (buktinya) kita ngapain. Kalau saya foto, saya selalu bilang tangan di bawah ayo nggak boleh tangan (menunjukan dukungan nomor 1 atau 2), kan begitu,\" ucap Rini usai meresmikan fasilitas Coworking Space di stasiun Bandung, Jalan Kebon Kawung, Bandung, Sabtu, 6 April 2019. (*)
Kategori :