Pedagang-Petugas Bentrok

Gelar Demo Lagi,Duduki Stasiun dan Nekat Berjualan CIREBON - Tak terima karena tidak boleh berjualan, pedagang asongan kembali memperjuangkan nasibnya. Jumat (3/5), pedagang asongan kembali berdemo. Tidak hanya di satu stasiun, demo dilakukan di Stasiun Kejaksan, kemudian di Stasiun Prujakan. Pantauan Radar, para pedagang mulai menduduki Stasiun Kejaksan pada Jumat pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Pedagang sempat menduduki peron 1 dan 7 dan memaksa untuk berjualan. Para petugas keamanan pun berusaha untuk mengeluarkan para pedagang asongan dari areal stasiun. Sempat terjadi adu mulut dalam kesempatan itu. Cacian dan makian terlontar dari mulut para pedagang, lantaran nasibnya tak kunjung jelas. Setelah petugas berhasil mensterilisasi areal Stasiun Kejaksan, para pedagang masih bersikukuh berkumpul di depan Stasiun Kejaksan. Untuk mengantisipasi agar pedagang tidak kembali masuk ke dalam stasiun, pihak Kereta Api pun menutup gerbang dan pintu ke arah loket stasiun, dan melakukan penjagaan ketat. Para penumpang yang hendak masuk ke areal stasiun pun diarahkan untuk masuk melalui jalur samping dari tempat pemesanan tiket. Diwawancara di Stasiun Kejaksan, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni SH SIK MHum mengatakan, sedikitnya 150 personel kepolisian diturunkan untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi tindakan-tindakan yang di luar keinginan. “Kita hanya mengamankan. Kalau memang nantinya mengganggu fasilitas, akan kami amankan,” ujarnya. Dijelaskan Dani, pihak kepolisian tidak terlibat terlalu dalam terkait penggusuran pedagang asongan dari areal stasiun. “Kita hanya mengamankan. Khawatirnya ada tindakan-tindakan anarkis. Tapi yang mengeluarkan pedagang dari areal stasiun itu Polsuska,” ujarnya. Ditemui di Stasiun Kejaksan, Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Sapto Hartoyo mengatakan, aksi yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat. Jadwal keberangkatan kereta api pun tidak ada yang terganggu. Terkait tuntutan para pedagang, Sapto mengatakan, PT KAI Daop 3 Cirebon telah memberikan banyak solusi, namun hal itu masih belum bisa diterima secara utuh oleh para pedagang. “Kita sudah memberikan banyak solusi, tapi tetap mereka inginnya semua terakomodir,” ujarnya. Terkait keinginan pemerintah kota Cirebon yang meminta kembali tenggat waktu penggusuran atau sterilisasi pedagang, Sapto mengatakan hal itu sudah tidak bisa dilakukan. Pasalnya, sterilisasi pedagang asongan sendiri sudah mengalami penundaan selama tiga kali. Pertama pada awal April, lalu tanggal 20 April, ketiga hingga pembagian bantuan 50 gerobak selesai. “Kita sudah mengalami penundaan tiga kali. Sekarang bantuan gerobak kan sudah diserahkan. Mau sampai kapan?” ujarnya. Apakah tidak ada kebijakan lain? Sapto menegaskan kalau hingga saat ini tidak ada kebijakan lain untuk mengakomodasi pedagang. Penjadwalan pedagang atau pembatasan jalur pun tidak mungkin dilakukan. “Kita sudah pernah kasih ketentuan, pembatasan jalur, tapi mereka (pedagang, red) tidak komitmen,” tukasnya. Tak puas karena tidak mendapatkan jawaban, setelah dari Stasiun Kejaksan, para pedagang asongan mulai bergerak ke Stasiun Prujakan. Mereka sempat memaksa berjualan di areal stasiun. Tak lama berselang, petugas keamanan pun mulai membujuk para pedagang untuk meninggalkan areal stasiun. Namun tak terima, para pedagang kembali menghujat dan memaki para petugas keamanan yang terdiri dari TNI, Polsuska, satpam dan Satpol PP. Bahkan Koordinator Pedagang, Naryo Ambon, justru menyuruh pedagang untuk bergeser dan tetap berada di stasiun. Dianggap sebagai provokator, Naryo pun ditarik paksa oleh para petugas keamanan. Adu mulut pun terjadi, bentrok pun tak terelakan. Ratusan pedagang yang ada tak terima, sementara petugas pun tetap menyeret Naryo Ambon serta pihak-pihak yang dianggap menjadi provokator untuk keluar dari areal stasiun. Kericuhan pun terjadi. Beberapa pedagang mengalami luka ringan. Salah satu pedagang yang mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh seperti tangan dan kakinya adalah Ucok. Diakuinya, luka tersebut dilakukan akibat tindakan represif dari pihak Polsuska. “Saya ingat siapa yang melakukannya, kami ini kan bukan teroris, jangan pakai kekerasan lah,” ujarnya. Tidak sampai di situ, sebagian pedagang yang masih berada di areal stasiun pun satu persatu digusur oleh petugas kemanan. Tak sedikit pedagang yang tetap memaksakan diri untuk tetap bertahan di stasiun. Alhasil, pedagang tersebut digotong oleh sekitar lima petugas keamanan. Tak terima, beberapa pedagang pun melempar barang dagangannya pada petugas keamanan, lalu menghujat kembali para petugas keamanan. Tak jarang mereka meminta untuk bisa bertemu dengan Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Wawan Aryanto yang selama aksi berjalan, tidak menampakkan diri. Terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon, H P Yuliarso BAE mengatakan, permasalahan pedagang asongan ini harus mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah kota Cirebon, khususnya wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Dia mencontohkan di daerah lain, sterilisasi pedagang di lingkungan stasiun bisa berjalan dengan baik dan tanpa kerusuhan. “Harus ada penanganan yang serius terkait masalah ini. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya. Opsi bantuan modal melalui anggaran bantuan sosial di APBD Perubahan pun dianggap Yuliarso sebagai langkah yang kurang tepat. Pasalnya bila hal itu dilakukan, akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara pedagang asongan membutuhkan kejelasan secepatnya terkait mata pencahariannya. Lebih lanjut Yuli mengatakan, pemkot harus segera duduk bersama dengan pedagang asongan dan mengakomodasi keinginannya. Karena, PT KAI sendiri sudah memberikan sejumlah solusi. “Saya pikir dalam rapat kemarin permasalahan sudah selesai, ternyata pedagang masih saja bergejolak. PT KAI sudah memberikan solusi, sekarang tinggal bagaimana pemerintah kota mencari solusi,” lanjutnya. Kalaupun memang untuk bantuan permodalan membutuhkan dana yang besar, politisi partai Demokrat ini mengusulkan untuk menggunakan dana CSR dari para perusahaan yang beroperasi di Kota Cirebon. Dikatakannya, opsi itulah yang memungkinkan untuk bisa mengakomodasi pedagang yang belum mendapatkan bantuan dari PT KAI. “Kita ini kan punya CSR, wali kota bisa menginstruksikan perusahaan yang ada untuk memberikan CSRnya, dimana nantinya dana tersebut untuk permodalan pedagang. Saya rasa hal ini tidak akan memakan waktu lama seperti halnya menunggu bansos dan anggaran perubahan. Karena pedagang juga sudah tidak bisa menunggu lama,” bebernya. Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, dirinya baik secara formal ataupun informal akan mengomunikasikan permasalahan ini pada wali kota ataupun wakil wali kota Cirebon. Sehingga diketahui titik terang dari permasalahan yang ada. “Di sini posisinya sulit, di satu sisi PT KAI harus menegakan aturan, sementara masyarakat harus berjualan untuk menyambung hidup. Pemerintah kota harus segera mencari solusi,” tukasnya. (kmg