Asongan Ngotot Tetap Berjualan

Wali Kota Janjikan Bantuan Dana CSR CIREBON - Perlawanan para pedagang asongan atas tindakan sterilisasi petugas PT KAI (Kereta Api Indonesia), tampaknya belum berakhir. Koordinator pedagang asongan, Naryo Ambon dengan tegas menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib para pedagang dan akan tetap berjualan di lingkungan stasiun. “Kita bukannya menghalangi aturan, tapi selama ini bukan penertiban, yang ada malah penindasan. Mau bagaimanapun kita akan berjuang!” tegasnya saat dihubungi Radar, kemarin. Menurutnya, di sejumlah stasiun lain, pedagang asongan masih diberikan kesempatan untuk berdagang. Kalaupun memang ingin dilakukan sterilisasi, Naryo menginginkan adanya solusi yang jelas terkait nasib para pedagang. Lalu bagaimana dengan solusi yang telah dijanjikan PT KAI seperti alih profesi dan pemberian gerobak? Naryo mengatakan, hal itu tidak bisa menjawab masalah. Terlebih lagi, hingga saat ini perekrutan tenaga keamanan di lingkungan PT KAI sebagai bentuk pertanggungjawaban PT KAI pada pedagang asongan belum dilakukan. “Solusi soal gerobak, katanya sudah jadi semua, tapi baru dua yang selesai. Silakan bisa dicek. Satpam juga belum direkrut, tapi kenapa ini ditertibkan?” ujarnya. Kalaupun nanti bantuan tersebut telah selesai, Naryo juga meminta pada PT KAI Daop 3 untuk memberikan kembali tenggat waktu pada pedagang asongan. Pasalnya, solusi yang diberikan PT KAI hanya untuk segelintir pedagang, tidak menyeluruh. “Saya minta yang belum dapat bantuannya ya masih tetap bisa berdagang sampai ada solusi dari pemerintah kota,” lanjutnya. Terkait tindakan anarkis yang terjadi saat sterilisasi, Naryo menilai PT KAI telah bersikap arogan. “Sterilisasi pertama PT KAI arogan, kedua lebih arogan lagi. Bisa dikroscek, yang anarkis duluan siapa? Ini sudah bukan penertiban, tapi penindasan,” tukasnya. PEMKOT CARI BANTUAN DARI DANA CSR Nasib pedagang asongan Stasiun Prujakan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Selain mengupayakan bantuan modal dari anggaran hibah dan bansos pada APBD perubahan nanti, pemkot juga akan mengupayakan bantuan modal dari dana CSR. Wali Kota Cirebon Drs Ano Sutrisno MM mengatakan, opsi meminta dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada perusahaan yang ada di Kota Cirebon memang patut dipertimbangkan. Meski, kata dia, tetap akan membutuhkan waktu lama. “Opsi CSR ini juga akan kami coba, namun kami juga meminta agar masyarakat bersabar, karena meminta anggaran CSR juga tidak hari ini minta, besok cair. Ada proses yang harus ditempuh,” ujar dia, kemarin. Proses tersebut, lanjut dia, karena perusahaan yang ada di Kota Cirebon adalah perusahaan cabang, bukan pusat. Sehingga, saat pemkot meminta anggaran CSR, harus mendapatkan persetujuan dari pusat. Namun, kata Ano, kemungkinan besar anggaran CSR ini bisa didapat lebih cepat, ketimbang dana hibah dan bansos yang memakan waktu hingga sekitar 6 bulan ke depan. “Mungkin bisa lebih cepat antara satu atau dua bulan. Nanti langkah ini akan kami pikirkan dan kami coba. Yang jelas, pemerintah kota tidak akan tinggal diam,” tukasnya. KAI TANGGUNG BIAYA KORBAN BENTROK Sementara, PT KAI Daop 3 Cirebon tidak lepas tanggung jawab pada ketiga pedagang yang menjadi korban bentrok saat pelaksanaan sterilisasi pedagang asongan beberapa waktu lalu. Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Sapto Hartoyo menegaskan, pihaknya menanggung penuh biaya perawatan para korban yang kini dirawat di RSUD Gunung Jati. “Kami berusaha komitmen dan bertanggung jawab pada pedagang asongan yang dilarikan ke rumah sakit saat sterilisasi Kamis lalu. Kami akan menanggung penuh biaya pengobatan korban,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakan Sapto, dua kali langkah sterilisasi pedagang, diharapkan bisa menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan sterilisasi itu hanya pelaksanaan dari amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, serta aturan turunan lainnya. Dia pun berharap pedagang asongan bisa mengerti bahwa PT KAI selama ini berusaha untuk menegakkan aturan yang ada. (kmg)