CIREBON–Sejumlah satuan kerja perangkat daerah, mendapatkan tambahan pekerjaan rumah. Rekomendasi ini, muncul di Rapat Paripurna Internal DPRD membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD melaporkan adanya tambahan rekomendasi atas RPJMD yang disampaikan Pemkot Cirebon untuk lima tahun ke depan. Rekomendasi berupa beberapa catatan pada pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2017. Terutama berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah, juga badan usaha milik daerah yang belum optimal kinerjanya. “Jadi rekomendasi ini muaranya untuk peningkatan layanan publik,” ujar Edi usai rapat paripurna, Selasa (7/5). SKPD yang mendapatkan tambahan rekomendasi diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait penanganan masalah persampahan yang belum optimal. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) terkait penanganan banjir dan kerusakan jalan serta pelayanan pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Giri Nata yang masih dikeluhkan masyarakat. Ada juga masalah pedagang kaki lima (PKL) yang dirasakan belum maksimal dalam penataan dan solusi untuk penempatannya. Sorotan juga diberikannya kepada Dinas Perhubungan (Dishub), dimana manajemen lalu lintas masih belum ada kajian yang mendalam. Selain itu, tidak kurang separuh SKPD lainnya juga diberikan catatan atas kinerjanya. Edi mengungkapkan, pihaknya pun diakhir memberikan rekomendasi untuk meminta penjelasan Walikota Cirebon perihal rekomendasi LKPJ tahun 2017 yang belum dilaksanakan. \"Kita akan meminta penjelasan dari pemkot, ada yang belum dilaksanakan ataupun baru dilaksanakan pada setengah jalan. Rekomendasi telah dikirim, hari ini kita akan dengarkan jawaban pemkot dalam rapat paripurna,\" tandasnya. (gus)
Kategori :