MAJALENGKA- Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Edy Anas Djunaedi menyatakan, belum memproses usulan pemberian nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Majalengka. Menurutnya, hingga saat ini belum ada agenda paripurna untuk mengesahkan nama BIJB. “Pemberian nama bagi BIJB itu penting. Tentu saja dengan pemberian nama BIJB, diiharapkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bandara di Kertajati tersebut,” kata mantan Asda Pembangunan Setda Majalengka ini. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Dadan Daniswan. Dikatakan, perlu ada landasan hukum dan kajian mengenai penetapan nama BIJB. Sebelumnya, anggota DPR RI asal Kabupaten Majalengka, Nurhasan Zaidi menyebutkan, seluruh ormas Islam telah megusulkan nama untuk BIJB yakni bandara KH Abdul Halim. Alasannya karena Abdul Halim adalah satu satunya Pahlawan Nasional dari Kabupaten Majalengka dan tokoh pendidikan serta anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. “Nama BIJB kita usulkan KH Abdul Halim dan nama Ki Bagus Rangin bisa diadikan jalan utama menuju BIJB atau nama stasiun kereta,” kata anggota Komisi V DPR RI Bidang Perhubungan ini. Dirinya mengaku sudah menanyakan kepada Menteri Perhubungan RI H Budi Karya perihal pemberian nama BIJB. “Menhub menunggu ada keputusan dari DPRD Kabupaten Majalengka soal usulan nama BIJB yang disepakati,” katanya. Sementara itu, Bupati Majalengka, Karna Sobahi setuju jika nama untuk BIJB adalah bandara KH Abdul Halim. (ara)
Kategori :