BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan lampu hijau kepada Pemkab Cirebon jika ingin melaksanaan rotasi dan mutasi ASN. Kendati demikian Plt Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg menginginkan pelaksanaan mutasi dan rotasi dilaksanakan usai dirinya menjadi bupati definitif. Imron memimpin jajaran Pemkab Cirebon bertemu dan berkonsultasi dengan KPK, diterima oleh Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto di Bandung. Imron kepada Radar Cirebon mengatakan telah bertemu dan berkonsultasi dengan perwakilan KPK tersebut. “Sudah konsultasi kebetulan Pak Tri Budi yang bertemu kami,”jelasnya. Imron mengatakan dalam pertemuan dengan KPK tersebut pihaknya mengagendakan dua pokok utama konsultasi. “Sebenarnya banyak yang dikonsultasikan, tapi yang penting ada dua. Yaitu tentang pelaksanaan rotasi dan mutasi serta tentang perizinan,”ujarnya. Untuk soal mutasi dan rotasi, menurut Imron KPK mempersilakan Pemkab Cirebon melakukannya sesuai dengan aturan yang ada. “Intinya KPK mempersilakan jika kita ingin melaksanakan mutasi dan rotasi,” ujarnya. Imron mengungkapkan KPK menitikberatkan pelaksanaan mutasi dan rotasi harus secara transparan. “Harus transparan, publik agar tahu. Tentunya untuk pelaksanaan mutasi eselon dua nanti akan menggunakan open bidding, sedangkan untuk eselon tiga dan empat menggunakan asessment,” bebernya. Setelah lampu hijau dari KPK terkait pelaksanaan mutasi dan rotasi, Imron akan langsung melaksanakannya. “Ya proses (mutasi dan rotasi, red) sudah dari sekarang dilaksanakan,”ujarnya. Namun, Imron menginginkan pelaksanaan mutasi dan rotasi dilaksanakan setelah dirinya resmi menjadi bupati definitif. “Kalau saya ingin pelaksanaannya setelah definitif, tapi nggak apa-apa prosesnya dimulai dari sekarang,”ungkapnya. (den)
Kategori :