CIREBON-Pelantikan dan mengukuhan jabatan fungsional yang diumumkan walikota, ada pemandangan menarik. Di deretan mereka yang dikukuhkan dan dilantik, ada 42 ASN berseragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagian aparat penegak peraturan daerah (perda) itu, resmi beralih status menjadi tenaga fungsional. Di Indonesia, Satpol PP Kota Cirebon adalah yang ketiga melakukan transformasi kepegawaian ini. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Des H Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, pengangkatan menjadi fungsional merupakan upaya memberi kesempatan PNS untuk tidak memburu jabatan struktural. “Satpol PP difungsional-kan sehingga ketika bertindak terukur,” katanya. Tentu saja peralihan ini menjadi kebanggaan, karena jabatan fungsional Satpol PP di Indonesia baru tiga daerah, yakni Subang, Tuban dan sekarang Kota Cirebon. Acuannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri dalam Negeri. Kepala Satpol PP Kota Cirebon Drs Andi Armawan menjelaskan, pemerintah pusat memberikan jabatan fungsional adalah sebenarnya amanat peraturan pemerintah, dan dibarengi dengan tingkat kesejahteraan penambahan tunjangan gaji pejabat fungsional. “Ini berarti sudah ada perhatian khusus ke Satpol PP,” tuturnya. Ia mengingatkan, penegak perda yang sudah menjadi tenaga fungsional untuk meningkatkan etos kerjanya. Dengan melaksanakan tugas kewajiban sesuai tupoksi Satpol PP. Acuannya perubahan status Satpol PP menjadi fungsional merupakan amat dari PP 16/2018. Tenaga fungsional ini memiliki standar kerjanya sendiri berupa indikator. Dengan perubahan status ini, kenaikan pangkat bisa diterima setiap dua tahun ketika kinerjanya bagus dan bisa naik lebih cepat dibandingkan struktural yang 4 tahun sekali. Satpol PP sendiri saat ini memiliki 60 personal. Dan dengan perubahan ini, 42 diantaranya menjadi fungsional. (abd)
Kategori :