Dari 500, Baru Bisa Perbaiki 150 Ruang Kelas

CIREBON-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Asdulah MM menyebut, pihaknya baru bisa merehabilitasi sekitar 150 ruang kelas dari total sekitar 500 pengajuan perbaikan yang masuk tahun lalu dan direalisasi pada tahun ini. Hal tersebut, menurut Asdulah, dikarenakan anggaran untuk perbaikan begitu terbatas. Sehingga, dari seluruh pengajuan yang masuk, pihaknya baru menyelesaikan sebagiannya saja. “Kalau yang masuk ke kita sekitar 500 pengajuan ruang kelas. Tapi baru bisa kita realisasikan sekitar 150. Kita belum bisa seluruhnya melakukan perbaikan. Ini karena keterbatasan anggaran. Makanya, kita sortir. Kita lakukan perbaikan ke lokasi yang memang sangat membutuhkan dan kondisinya sudah parah,” ujar Asdulah, kemarin (6/8). Untuk perbaikan tahun ini, Disdik Kabupaten Cirebon menggunakan beberapa skema. Sumber dana yang digunakan pun beragam. Mulai bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) hingga dari APBD. “Saya tidak hafal berapa besarannya. Tapi untuk perbaikan, sumbernya pakai dua itu. Ada yang dari DAK, ada yang dari APBD. Kita sih inginnya semua diperbaiki sekaligus. Tapi sekali lagi kita terbatas anggaran,” imbuhnya. Menurutnya, saat ini masih banyak bangunan sekolah dasar yang umurnya di atas 15 tahun. Padahal, umur ideal bangunan tersebut antara 10 sampai 15 tahun dan harus segera dilakukan perbaikan. “Jumlahnya saya yakin akan terus bertambah. Karena kondisinya saat ini ada yang ringan, sedang dan berat. Saat ini, baru diajukan 500 dari total sekitar 7.000 ruang kelas yang ada di Kabupaten Cirebon. Setiap tahun yang diperbaiki baru bisa sebagian. Sisanya ditambah jumlah bangunan yang umurnya semakin tua. Jadi terus bertambah. Idealnya memang sekitar 15 tahun umurnya,” ungkapnya. Sementara itu, aktivis Cirebon Timur Rizky Pratama kepada menuturkan, jika dalam persoalan yang dihadapi dunia pendidikan, Pemkab Cirebon harus kreatif dan diharapkan bisa menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk membantu persoalan yang dihadapi Pemkab Cirebon. “Pemkab Cirebon harus kreatif. Kalau semua perbaikan dan penanganan kerusakan ditangani pemkab, pasti akan sangat berat. Swasta juga harus digandeng. Dorong CSR-nya agar bisa diserap dunia pendidikan,” ungkapnya. (dri)