BANDUNG – Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi. Maka, upaya pengendalian penduduk perlu digalakkan secara masif. Pasalnya, akan berdampak pada daya saing daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Salah satu faktor tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat adalah masih tingginya rata-rata wanita usia subur melahirkan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan Bandung, Selasa (6/8) lalu. Menurutnya, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, salah satunya adalah mengelola dan mengedukasi sekitar 2.035 kampung Keluarga Berencana di Jawa Barat. “Kita beri program agar kampung-kampung ini menjadi contoh bagi kampung lainnya dalam pengendalian laju jumlah penduduk dan sejumlah faktor lainnya,” tuturnya. Selain itu, mantan Plh Bupati Cirebon ini juga menyebutkan stunting, keluarga prasejahtera, dan anak putus sekolah, masih menjadi persoalan di Jawa Barat dan mendapatkan atensi. Oleh sebab itu, dia menilai, program KKBPK dapat menyelesaikan deretan masalah tersebut sekaligus menjadi proyek prioritas nasional. \"Sehingga, program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang,\" ucapnya. Daud berharap, KKBPK dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan Jabar dalam melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, inovatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan bahagia. \"Melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan arah sasaran meningkatnya pengendalian jumlah penduduk,\" lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Daud meminta KKBPK tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran, tetapi juga fokus pada upaya-upaya pemenuhan kualitas pelayanan. \"Serta menghormati hak-hak reproduksi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,\" pungkasnya. (jun)
Kategori :