BPK Minta Anggaran Bansos Dipangkas

JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian dan lembaga negara ditengarai banyak menyimpan potensi penyelewengan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyarankan agar ke depan anggaran di pos tersebut dipangkas. \"Bansos sebaiknya dipangkas dan selanjutnya dialihkan menjadi belanja modal untuk masing-masing kementerian atau pemda saja,\" ujar Ali saat berada di Makassar kemarin (14/6). Dia membeberkan, BPK baru saja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 kepada DPR dan presiden. Opini yang diberikan lembaganya terhadap LHP LKPP tersebut adalah wajar dengan pengecualian (WDP). Di antara sekian item, lanjut Ali, salah satu yang dikecualikan dan signifikan memengaruhi opini BPK secara umum terhadap LHP LKPP adalah masalah bantuan sosial. Hasil temuan lembaganya mengungkapkan, ada dana Rp 1,91 triliun yang masih mengendap di rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara. Selain itu, BPK menemukan penggunaan belanja bansos Rp269,98 miliar yang tidak sesuai dengan sasaran. Menurut dia, besarnya nilai temuan tersebut menunjukkan adanya keteledoran penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat atau daerah. \"Yang itu cenderung digunakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kecil,\" kata Cak Ali, sapaan akrab Ali Masykur. Selain penggunaan belanja bansos yang ceroboh, dia menengarai ada kaitan antara dana bansos dan perhelatan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah anggaran bansos yang hampir selalu meningkat setiap tahun cenderung semakin tinggi menjelang pilkada dan pemilu. \"Ini tidak bisa dimungkiri bahwa bansos berkaitan dengan ritme politik,\" imbuhnya. Menurut Ali, penggunaan anggaran bansos cenderung menempatkan pemerintah seakan-akan menjadi dewa penolong bagi rakyatnya. Padahal, kata dia, sejatinya dana tersebut memang uang rakyat. \"Jadi, selain sebaiknya dipangkas, kriteria bansos perlu dipertegas hanya untuk betul-betul menanggulangi risiko sosial. Misalnya, rakyat miskin di sektor petani, nelayan, dan buruh sektor informal,\" ungkapnya. Sebagaimana dilaporkan BPK, anggaran bansos memang meningkat tajam. Jika dibanding 2008 yang mencapai Rp57 triliun, kini pada 2012 besarannya sudah menyentuh angka Rp75,6 triliun. (dyn/c5/fat)