JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Namun, Amerika Serikat menjadikannya lebih cepat. Indonesia dicoret dari daftar negara berkembang.
Indonesia dihapus dari daftar negara berkembang oleh United States Trade Representative (USTR). Menjadi negara maju, RI justru malah rugi.
Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengungkapkan, banyak hal negatif dengan label negara maju.
Misalnya, Indonesia tidak lagi menerima Generalized System of Preferences (GSP). Artinya, tidak ada lagi bea masuk rendah untuk ekspor yang masuk ke Amerika Serikat.
Dengan tidak adanya GSP, daya saing produk Indonesia di Amerika Serikat bakal keteteran. \"Ini ujungnya defisit neraca dagang semakinh lebar,\" ujar Bhima.
Defisit neraca dagang pada Januari 2020 mencapai USD864 juta. Sementara di Amerika Serikat, sedikitnya beredar 3.572 produk Indonesia yang selama ini mendapat fasilitas keringanan bea masuk.
Dengan status negara maju, Indonesia harus bersiap-siap. Setidaknya untuk mencari negara lain di mana produk Indonesia memiliki daya saing.
Setidaknya ada waktu beberapa bulan ke depan, karena USTR efektif memberlakukan kebijakan ini di tahun 2021 mendatang.
Di lain pihak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa menilai, kenaikan status tersebut bakal menguntungkan bagi Indonesia. Namun, ia tak menjelaskan detil yang dimaksud. Juga keuntungan macam apa yang bakal diterima Indonesia.
Kendati demikian, Suharso menyatakan bahwa Indonesia belum menjadi negara maju. Sebab, kategori saat ini baru negara yang menuju pendapatan menengah ke atas.
Dalam pernyataan yang disampaikan USTR pada Senin (10/2/2020), ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan mengapa negara-negara itu dihapuskan dari daftar, di antaranya yaitu ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk memisahkan negara-negara \'berpenghasilan tinggi\' dari negara-negara dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang lebih rendah.
Beberapa negara yang dihapus dari daftar di antaranya adalah China, Brasil, India, hingga Afrika Selatan. Salah satu dampak dihapuskannya negara-negara ini dari daftar adalah, membuat AS lebih mudah dalam melakukan penyelidikan mengenai apakah negara-negara ini melakukan praktik perdagangan yang tidak adil.
Selain itu, dampak dikeluarkannya Indonesia dan negara-negara lain dari daftar negara berkembang bisa membuat negara-negara ini kehilangan segala bentuk kemudahan, potongan bunga, atau bahkan subsidi dari perdagangan antar negara karena sudah dianggap lebih mampu. (yud)