“Berkas sebetulnya sudah lama numpuk di BPN. Kemudian, pengembang menanyakan itu setelah satu tahun. Hingga akhirnya ramai kaitan pertek,” paparnya.
Dia mengaku akan melaporkan polemik pertek tersebut ke pusat. “Saya hanya jalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018. Semua pelayanan perizinan harus terintegrasi. Semua harus sesuai dengan pertek yang kami keluarkan,” terangnya.
Terkait adanya ketidaksinkronan antara tata ruang yang dimiliki BPN dan Pemkab Cirebon, menurutnya, itu tidak mungkin terjadi. Pertek BPN saat ini sesuai dengan Perda RTRW yang dikeluarkan Pemkab Cirebon tahun 2018. Sementara pertek sendiri mulai diberlakukan bulan Juni tahun 2018.
“RTRW acuan BPN ya pasti sama dengan milik pemda. Kita tidak mau bermasalah dengan hukum. Yang perlu dipahami itu, acc pemda akan keluar setelah pertek dari kami itu mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, pemkab juga tidak akan meng-acc,” tukasnya.
Data terbaru, Luthfi mengaku rapat bersama Forkopimda menghasilkan beberapa alternatif solusi. Dari solusi yang disepakati menggunakan skema yang diatur Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 22 tahun 2018. (apr/dri)