CIREBON - Berdasarkan rujukan Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan Lumbung Pangan Desa, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diharapkan desa memiliki lumbung pangan masing-masing.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Muhidin SP MM menuturkan, lumbung pangan desa ini nantinya berbentuk bangunan dan isinya gabah dengan minimal 10 ton per desa. Jika rawan pangan banyak kekurangan, maka akan digelontorkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Cirebon.
\"Jika di desa tersebut 10 ton kurang, masyarakat miskinnya banyak atau terjadi suatu bencana, maka akan dikeluarkan dari CPPD,\" tuturnya.
Ada pun 10 ton gabah tersebut berasal dari dana desa masing-masing. Regulasinya, gabah dibeli dari masyarakat petani dengan memanfaatkan dana desa. Atau nantinya bisa dibantu dari Lumbung Pangan Masyarakat yang telah tersedia. \"Saat ini, sudah ada 213 Lumbung Pangan Masyarakat yang sudah dibantu,\" terangnya.
Untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, digelar selama empat hari dari Senin hingga Kamis. Ada 412 desa dan 12 kelurahan yang dibagi dengan skala prioritas. Pihaknya hanya memberikan sosialisasi tentang Perda Ketahanan Pangan No 2 Tahun 2019. Adapun yang menjadi skala prioritas di sini ada 85 desa. Di samping itu, ada empat desa yang menjadi prioritas utama sangat rentan rawan pangan, di antaranya Desa Ciuyah Kecamatan Waled, Desa Sinarancang Kecamatan Mundu, Desa Cempaka Kecamatan Talun, dan Wanasaba Kidul Kecamatan Talun.
\"Kebutuhan 4 desa ini yang rentan rawan pangan, kami pun meminta OPD agar intervensi,\" jelasnya.
Hingga saat ini, beberapa kecamatan pun sudah lebih dulu memiliki lumbung pangan desa, salah satunya di Gegesik. Mayoritas desa di Gegesek sudah memiliki lumbung pangan desa. Sistem yang digunakan, ketika paceklik datang, mereka mengeluarkan gabah dan dibalikkan lagi ketika panen dalam bentuk gabah.
\"Untuk Gegesik Kidul contohnya. Mereka awalnya punya 20 kwintal gabah saat ini sudah punya 35 ton. Sudah masuk dalam SK Bumdes juga. Sehingga, tidak terpengaruh manakala ada pemilihan kuwu,\" ungkapnya.
Adapun tujuan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan ini antara lain, memberikan stimulus agar desa maju dan mandiri. Jika desa kekurangan dan memiliki masyarakat miskin yang lebih banyak, maka pihaknya siap membantu dari CPPD jika belum adanya lumbung pangan desa. Untuk tindak lanjut setelah sosialisasi ini, pihaknya pun meminta para kuwu untuk menyertakan rencana pembuatan Lumbung Pangan Desa pada RAPBDes tahun ini, yang eksekusinya akan dilaksanakan di 2021.
\"Jika belum tercantum, maka kami meminta untuk direvisi,\" tukasnya.
Sementara itu, tahun ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon juga akan melelang gabah sebanyak 182 ton atau Rp1,6M. (apr)