“Yang jelas karena DPRD sebagai representasi rakyat, maka DPRD harus mendengar suara rakyat. Suara rakyat yang mana? Ada pemerhati, ada masyarakat lereng Ciremai, ada akademisi, dan lain sebagainya, itu yang harus kita dengar,” tutur Zul.
Ia pun menegaskan tidak ada konsep Tahura untuk mendongkrak PAD sebagaimana yang saat ini muncul. Yang pasti, konsepnya adalah bagaimana Gunung Ciremai bisa tetap lestari dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat karena sudah diatur dalam zona-zona, ada zona inti, zona konservasi, dan juga zona pemanfaatan.
“Yang menjadi tanda tanya, zona pemanfaatan ini untuk siapa? Konsep saya yang penting zona pemanfaatan yang sudah disepakati dalam MoU, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa terjadi dinamika ada penolakan terhadap TNGC di sekitar lereng Gunung Ciremai, karena mungkin awalnya orang yang dulunya bisa memanen pisang sekarang tidak bisa, orang yang ingin mencari kayu bakar kemudian berurusan dengan hukum, awalnya mungkin dari situ, sehingga terjadilah pro kontra,” tegasnya.
Ia menuturkan, status Gunung Ciremai sesuai dengan MoU ada di Kementerian LH dan Kehutanan RI. Kalaupun nantinya antara DPRD dan eksekutif Kuningan setuju untuk diturunkan dari TN menjadi Tahura, belum tentu itu disetujui oleh Kementerian LHK.
“DPRD itu outputnya, sifatnya hanya rekomendasi. Jadi, masyarakat janganlah terjebak dengan itu. Kalau ada kecurigaan bahwa ini ada kepentingan di belakang, ya boleh-boleh saja curiga, tapi jangan memvonis bahwa asumsinya dia itu benar. Lalu ada kecurigaan ini akan ada investor, justru saya sebagai Ketua dewan tidak mau zona pemanfaatan itu dimanfaatkan oleh bukan orang Kuningan, bahkan dimanfaatkan oleh pemodal besar. Masyarakat harus bisa bertani, masyarakat harus bisa menggunakan zona pemanfaatan itu,” tandas Zul yang merupakan anggota DPRD Kuningan 4 periode tersebut. (muh)