DUA perusahaan digadang-gadang menjadi operator bus rapid transit (BRT) yang dikelola Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP). Pasca penunjukkan perusahaan daerah tersebut oleh pemerintah kota dalam hal ini walikota, kabar terbaru calon investor malah mundur.
Atas kondisi ini, rencana operasional BRT diprediksi bakal kembali tertunda. Sekertaris DPC Organda Cirebon, Karsono SH MH mengatakan, rencana operasional BRT tinggal menunggu kesiapan anggaraan dari pemerintah.
Dari sisi teknis operasional telah disepakati bersama dengan PDP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Salah satunya terkait dengan sosialisasi kepada para pelaku angkutan yang terdampak sudah disepakati menjadi tanggung jawab Organda. Selain itu, terkait dengan rute, halte hingga besaran biaya operasional kendaraan (BOK) sudah ditetapkan.
Pihaknya juga akan menyiapkan beberapa SDM yang akan dipersiapkan untuk operasional BRT. Hal tersebut belum bisa dilakukan karena belum adanya kucuran dana dari pemerintah untuk mengopersionalkan BRT. “Teknis semuanya kita sudah bicarakan. Tinggal masalah anggaran saja,” ungkap Karsono, kepada Radar Cirebon, Senin (9/3).
Menurutnya, operasional BRT sangat bergantung dengan keberadaan anggaran. Jika anggaran sudah tersedia, maka operasional BRT pun bisa segera dilakukan.
Sebelumnya, PDP dan Dishub telah menggandeng beberapa perusahaan untuk menjadi investor. Namun dalam perjalanananya, calon investor tersebut mengundurkan diri.
Kendati demikian, Karsono meminta pemerintah tidak kendur dan menjadikan investor sebagai satu-satunya opsi operasional. Justru sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi yang memadai untuk masyarakat.
Bahkan bila perlu dianggarkan subsidi baik dari sisi tarif maupun operasional dari armada bus tersebut. “Mau tidak mau harus ada subsidi saja lah. Kalau investor sih nomer sekian. Yang penting ada anggaran maka BRT bisa segera jalan,” tandasnya.
Karsono menjamin, tidak akan terjadi gesekan dengan para pengemudi angkutan kota (Angkot). Khsusunya pengemudi D1 dan D4 yang terdampak dengan BRT. Pasalnya 2 rute angkot tersebut akan bersinggungan dengan rute yang telah ditetapkan, yakni rute pertigaan Tiga Berlian Pegambiran- Jl Ahmad Yani- Jl By Pass Brigjen Dharsono- Kedawung- Pilang- Krucuk- Jl Diponegoro- Jl Kapten Samadikun- Jl Benteng- Jl Yos Sudarso- Jl Kesunean dan kembali ke pertigaan Tiga Berlian Pegambiran.
“Kita sudah koordinasikan dengan pengurus jalur trayek D1 dan D4. Insya Allah tidak bakal ada gesekan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris dinas perhubungan kota Cirebon, Ujianto Utomo menjelaskan, saat ini proses persiapan pengoperasian BRT terus dilakukan. Termasuk koordinasi PDP selaku perusahaan yang ditunjuk mengoperasikan BRT. Juga terus melakukan koordinasi dengan Organda. “Kita terus lakukan komunikasi, termasuk langkah-langkah rencana pengoperasian BRT,” ujarnya.
Ujianto juga menyinggung tentang perusahaan operator yang bakal digandeng sebenarnya lebih sebagai operator, yakni perusahaan yang menyediakan aplikasi sistem BRT. Aplikasi itu nantinya untuk pemesanan BRT melalui aplikasi. Termasuk dari aplikasi calon penumpang bisa memonitor jarak BRT dengan lokasi calon penumpang. Begitu juga sistem pembayaran ke depan dalam bentuk cash less. Semuanya melalui sistem aplikasi. (awr)