MUNCULNYA wacana transportasi massal berbasis bus antar kota dalam provinsi atau Trans Jawa Barat (Jabar), mesti dibedakan dengan bus rapid transit (BRT). Pasalnya, ada beda konsep mendasar antara dua moda transportasi massal tersebut.
Pemerhati Lalu Lintas Perkotaan, Ade Danu menjelaskan, BRT dan Trans Jabar mesti didudukan dalam dua konsep terpisah. Trans Jabar meski masih wacana, tapi trayeknya lintas daerah. Sehingga tidak bisa disebut BRT lagi. Akan tetapi menjadi tapi angkutan AKDP (antar kota dalam provinsi). “Harus dipahami, BRT dengan Trans Jabar tujuannya berbeda. Regulasinya juga berbeda,” kata Ade, kepada Radar Cirebon, Senin (9/3).
Trans Jabar, kata Ade, orientasinya mengarah pada bisnis ransportasi murni. Dari sisi tujuan dan regulasinya juga berbeda. Apalagi sebenarnya sudah ada Damri.
Dengan adanya keinginan nantinya BRT disatukan dengan Trans Jabar, hal tersebut menjadi kontraprodukti dengan layanan transportasi massal. Sekaligus menunjukkan ketidaksiapan pemerintah kota mengelola BRT.
“Saya melihatnya sebagai bukti bahwa Pemkot Cirebon sebenarnya belum siap padahal ini buat kepentingan warga Kota Cirebon. Untuk urusan transportasi massal ini, pemkot harus fokus dan tulus,” katanya.
Ia menyarankan untuk membagi tahapan operasi. Bisa saja tahap pertama fokus untuk memenuhi kebutuhan transportasi anak sekolah. Di mana ada sisi edukasi untuk membiasakan sejak dini menggunakan transporasi massal. Setelah itu, baru tahap selanjutnya.
Namun yang menjadi penekanan adalah, pelayanan transportasi merupakan kewajiban pemerintah. Undang-undang juga mengamanatkan itu.
Anggota Komisi I DPRD, Yusuf juga mempertanyakan konsep BRT Trans Cirebon. Juga kesiapan operasionalnya. Sebab, terlihat dari rancangan trayek yang digunakan. Targetnya cenderung bias.
Dengan menyasar sisi luar seputaran kota dan perbatasan Kabupaten Cirebon, justru hanya beberapa sekolah saja yang dilintasi. Juga tidak mencerminkan pergerakan masyarakat. “Kalau mengacu trayek sementara, justru BRT kurang fleksibel untuk siswa sekolah. Orang nanti milihnya transportasi online,” ujar Yusuf.
Sejauh ini, sambung Yusuf, langkah nyata menuju operasional pun tidak terlihat. Halte yang disebutkan sudah siap, tidak kunjung dibangun dan ditentukan titiknya. Sosialisasi awal juga tidak dilakukan. Begitu juga sarana penunjangnya. (abd)