MAJALENGKA-Program pembangunan yang ada di desa tidak saja hanya bersumber dari dana pusat berupa dana desa dan dari pemerintah kabupaten dalam wujud alokasi dana desa. Namun ada juga anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi untuk percepatan pembangunan desa. Untuk itu kepala desa (kades) harus tahu informasi program desa dari Pemprov Jabar.
Dalam reses bersama kepala desa dan tokoh di Kecamatan Cingambul dan Rajagaluh, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Ridwan Solichin SIP MSi mengatakan pemerintah desa diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi.
Dicontohkan pria yang akrab disapa Rinso ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program bantuan keuangan desa (Bankudes) yang bisa diajukan untuk membiayai kebutuhan desa. Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan jalan, posyandu, jembatan gantung, pipanisasi dan lainnya. Namun sayangnya, banyak desa di Jawa Barat yang belum memanfaatkan program tersebut.
\"Untuk itu kepala desa dalam penganggaran pembangunan desa, harus tahu hasil dari musrenbang kecamatan dan kabupaten. Apakah usulan program saat musrenbang desa sudah seluruhnya terealisasi ataukah tidak. Bila ada yang tidak tercover, maka bisa mengajukannya bantuan anggaran ke provinsi,\" kata Kang Rinso, Rabu (4/3) lalu.
Ikut mendampingi dalam reses itu, anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka di daerah pemilihan masing-masing yakni H Dedi Rasidi sebagai ketua fraksi, Dhora Darojatin MKes anggota fraksi yang juga Wakil Ketua DPRD K Majalengka dan Hj Yayah Qomariyah selaku bendahara fraksi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Majalengka, H Dedi Rasidi mengatakan para kepala desa yang hadir siap bersinergi dengan program desa sukses yang digagas Kang Rinso
\"Untuk percepatan pembangunan desa kami harap ada sinergi antara pemerintah desa, kabupaten dengan provinsi. Lebih tepatnya perlu adanya sinergi dari hulu sampai hilir, agar tidak terjadi tumpang tindih,\" harapnya.
Sementara, para kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir baik dari Kecamatan Cingambul, maupun Rajagaluh, sangat menyambut baik pertemuan tersebut. Dengan antusias mereka mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan usulan program.
Salah satu hal yang disoroti adalah kurangnya akses informasi mengenai program desa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu mereka berharap dengan pertemuan ini pemerintah desa bisa lebih intens bersinergi dengan Pemprov Jabar melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya yang menangani pemerintahan desa. (ara/adv)