KUNINGAN - Sikap tegas ditunjukkan Wabup HM Ridho Suganda SH MSi terkait pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang sedang berlangsung. Wabup yang akrab dipanggil Edo itu meminta agar Tim Pansel Seleksi JPT mengumumkan kepada publik perolehan nilai yang diraih para peserta seleksi terbuka. Ketransparanan nilai ini perlu dilakukan oleh tim pansel guna menghindari tudingan soal adanya putra mahkota atau pejabat tertentu yang sudah disiapkan untuk menduduki kursi kepala satuan perangkat desa (SKPD).
Hal itu disuarakan Wabup Edo usai meninjau pelaksanaan tahapan tes kompetensi yang digelar tim pansel di Hotel Horison, Panawuan, kemarin (9/3). Wabup sempat melihat peserta seleksi yang tengah menjalani tes kompetensi dari balik pintu dan tidak masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, putra bungsu dari bupati dua periode, H Aang Hamid Suganda itu ditemani Kepala BKPSDM Drs H Nurahim MSi dan Dodi Sudiana SSTP MSi bergegas menuju ruang diskusi yang berada di gedung terpisah.
Di tempat ini, wabup masuk ke dalam ruangan dan melihat langsung proses diskusi yang merupakan bagian dari tahapan uji kompetensi. Setiap diskusi diikuti 10 peserta. Dari 50 peserta dibagi menjadi lima grup diskusi, serta satu grup diberi waktu satu jam.
“Tadi sudah melihat proses tes kompetensi, tapi saya tidak masuk ke ruangan karena takut mengganggu konsentrasi peserta. Makanya saya melihat dari pintu yang terbuka. Sedangkan di ruang diskusi, saya masuk karena ingin melihat langsung apa yang sedang didiskusikan oleh para calon pejabat eselon II tersebut,” papar Wabup Edo kepada Radar Kuningan, kemarin (9/3).
Dalam kesempatan itu, wabup mendesak kepada tim pansel untuk tidak ragu-ragu mengumumkan skor hasil tes seleksi terbuka kepada publik. Pengumuman skor ini sangat diperlukan guna menghindari tudingan jika seleksi terbuka ini tidak fair.
“Saya sangat menginginkan hasil atau skor yang diraih peserta seleksi terbuka diumumkan setelah nilai semua peserta terkumpul. Jika nilainya diumumkan, peserta akan tahu apakah masuk tiga besar atau malah tidak. Saya kira pengumuman nilai hasil seleksi ke publik bukan hal tabu. Lha wong hasil tes CPNS saja bisa langsung dilihat oleh peserta begitu selesai melaksanakan tesnya. Kenapa untuk seleksi terbuka JPT tidak bisa? Pandangan ini yang harus diubah,” tegas Edo.
Wabup juga menyatakan, setelah posisi tiga besar diumumkan, maka kewenangan untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi kepala SKPD yang dilelang, sepenuhnya kewenangan pimpinan. Kecuali untuk posisi sekretaris DPRD, harus mendapat persetujuan dari pimpinan dewan.
“Kalau sudah masuk tiga besar, itu sudah masuk kawasan politis dimana kewenangannya ada di pak bupati. Siapa yang akhirnya dipilih, ya itu hak pak bupati. Yang penting proses tahapan seleksi terbuka berjalan fair dan menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan kapabel di bidangnya,” tandas wabup.
Dalam kesempatan itu, Wabup Edo juga memuji BKPSDM yang melaksanakan kegiatan open bidding. Dari pantauannya, tahapan seleksi terbuka JPT berjalan lancar, dan para peserta juga mengikutinya dengan penuh optimistis. “Saya melihat jika pelaksanaan tahapan seleksi terbuka benar-benar berjalan lancar dan fair. Dan ini akan berimbas kepada hasil dari open bidding, dimana akan menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kalau pelaksanannya fair, tentu akan meningkatkan kepercayaan dari pejabat itu sendiri,” ujarnya.
Pernyataan wabup soal skor akhir seleksi terbuka diumumkan, mendapat dukungan dari para peserta open bidding. Mereka beranggapan, diumumkannya skor peserta hasil seleksi akan meminimalisir terjadinya pandangan negatif terhadap pelaksanaan open bidding. “Kami sih setuju saja kalau scoring diumumkan seperti yang ditegaskan pak wabup. Ini akan meningkatkan kepercayaan kepada tim pansel, bahwa seleksi terbuka benar-benar fair,” ungkap sejumlah peserta open bidding. (ags)