CIREBON - Wacana beroperasinya Trans Jawa Barat (Jabar) menggunakan bus rapid transit (BRT), tampaknya belum diketahui oleh pemerintah daerah, bahkan walikota mengetahui tentang Trans Jabar.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menegaskan, pemkot masih berupaya menuntasan persiapan beroperasinya BRT. Tentunya sesuai dengan amanat yang telah diberikan ke perusahaan daerah. “BRT masih dalam track dan ditangani dan kerjasama antara PD Pembangunan dan Organda. Organda saat ini sedang menyusun operasinalnya seperti apa,” ujar Azis, kepada Radar Cirebon, Selasa (10/3).
Surat yang ditandatangani dan menunjuk PD Pembangunan sebagai perusahaan yang menangani operasioanl Bus BRT bekerjasama dengan organda. Berbekal surat itu, PD Pembangunan bisa langsng segera menyusun master plan bisnis untuk BRT.
Seperti diketahui, pemerintah kota hingga saat in tidak menganggarkan untuk keperluan operasional BRT. Kalaupun adanya sifatnya sebagai sarana prasarana penunjang.
Namun pernyataan Organda mengisyaratkan bahwa pemkot perlu untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan BRT. Bisa berupa subsidi tiket atau tarif, atau dalam hal pemeliharaan kendaraan.
Sekertaris DPC Organda Cirebon, Karsono SH MH mengatakan, rencana operasional BRT tinggal menunggu kesiapan anggaraan dari pemerintah.
Dari sisi teknis operasional telah disepakati bersama dengan PDP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Salah satunya terkait dengan sosialisasi kepada para pelaku angkutan yang terdampak sudah disepakati menjadi tanggung jawab Organda. Selain itu, terkait dengan rute, halte hingga besaran biaya operasional kendaraan (BOK) sudah ditetapkan.
Pihaknya juga akan menyiapkan beberapa SDM yang akan dipersiapkan untuk operasional BRT. Hal tersebut belum bisa dilakukan karena belum adanya kucuran dana dari pemerintah untuk mengopersionalkan BRT. “Teknis semuanya kita sudah bicarakan. Tinggal masalah anggaran saja,” ungkap Karsono.
Menurutnya, operasional BRT sangat bergantung dengan keberadaan anggaran. Jika anggaran sudah tersedia, maka operasional BRT pun bisa segera dilakukan.
Sebelumnya, PDP dan Dishub telah menggandeng beberapa perusahaan untuk menjadi investor. Namun dalam perjalanananya, calon investor tersebut mengundurkan diri. (abd)