CIREBON - Hari Ini Kamis (12/3), pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon akan dilantik. Rencananya pelantikan akan digelar di Aula Masjid Sayyidin Panatagama SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon. Namun sebelumnya, Kamis (11/3) pengurus dan panitia pelantikan berkunjung ke Graha Pena Radar Cirebon. Dipimpin langsung Ketua BMPS terpilih Drs Abu Malik MPd, ketua BMPS demisioner Halim Faletehan, Ketua Panitia Pelantikan Agus Talik SAg. Kunjungan jajaraan BMPS ini diterima langsung General Manager Radar Cirebon, Syahbana.
Ketua Panitia Pelantikan pengurus BMPS Kota Cirebon, Agus Talik SAg menjelaskan, selain silaturahmi sekaligus memberitahukan akan dilantiknya pengurus BMPS pada Kamis (12/3).
“Kunjungan ini, sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus BMPS yang baru. Karena keberadaan BMPS ini bukan yang baru karena sudah terbentuk sejak lama. Melalui kepengurusan yang baru ini ingin memberikan kontribusi bagi kualitas layanan pendidikan di Kota Cirebon,” kata Agus Talik.
Diakui Agus, keberhasilan pendidikan butuh partisipasi masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan baik. “Maka dari itu kita ingin menghadirkan pengurus baru untuk bekerja sama. Kita ingin kooperatif, termasuk ada bedah perwali PPDB melalui diskusi. Karena bagaimanapun sekolah swasta mesti diakomodir oleh pemerintah,” imbuhnya.
Ketua BMPS demisioner, Halim Faletehan menambahkan, orang tua punya hak menyekolahkan anaknya di manapun. Bisa menyekolahkan anaknya di Surabaya, Medan, Jakarta. Sehingga zonasi itu bertentangan dengan undang undangan pendidikan.
“Namun saya Halim tidak setuju jika sekolah favorit dihilangkan, tetap harus ada tapi hanya sebagai contoh dan melalui proses seleksi. Dan itu alamiah. Kata menteri tidak boleh ada sekolah favorit. Harusnya tidak boleh seperti itu, karena dengan sekolah favorit maka memicu kompetisi siswa-siswa,” tandasnya.
Ketua BMPS terpilih, Drs H Abu Malik MPd juga menyinggung pelaksanaan PPDB selama ini yang sudah berjalan. Hanya karena ada sekolah yang kekurangaan murid tiba tiba dibuka gelombang dua dengan off line.
“Kita toleran ketika sekolah kekurangan murid, tapi bukan berarti malah melanggar sistem yang sudah dibuat,” keluhnya.
Menurut Abu, sekolah yang kekurangan murid rata-rata berada di wilayah pinggiran Kota Cirebon. “Harusnya kalau tutup ya tutup saat batas akhir pendaftaran PPDB . Yang pasti kita ingin pemerintah paham dengan tidak melanggar aturan,” tandasnya.
General Manager Radar Cirebon, Syahbana menjelaskan persoalan PPDB di Kota Cirebon ini adalah persoalan klasik yang setiap tahunnya selalu muncul ke public. Untuk itu perlunya edukasi kepada orang tua tentang pemilihan sekolah, dan tidak perlu dikotomi sekolah negeri dan swasta. “Terkadang orang tua masih terjebak , bahkan orang tua nitip anaknya di KK orang yang kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan,” ungkapnya. (abd/opl)