CIREBON - Bupati Cirebon Drs H Imron MAg naik pitam. Setelah muncul dugaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipermainkan. Padahal, bantuan sembako itu untuk meringankan ekonomi warga miskin, yang diamanatkan pemerintah.
\"Saya baru mendengar di lapangan, ternyata banyak permainan. Ditambah, bantuan sosial melalui program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat itu banyak tidak sesuai dari yang disalurkan,\" tegas Imron kepada Radar Cirebon, Jumat (13/3).
Dia menyampaikan, ketika banyak keluhan masyarakat yang menerima BPNT tidak sesuai dengan bentuk bantuan, apalagi sampai ada pengurangan jumlah volume bantuan, itu merupakan kejahatan besar. Mendzalimi fakir miskin.
\"Kalau masyarakat sebagai penerima bantuan tidak bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya, jelas itu sudah salah. Apalagi bentuk bantuan selalu dikurangi dan dalam kondisi busuk,\" jelasnya.
Menurutnya, jika benar terjadi di lapangan demikian, maka perlu dievaluasi. Bahkan, secara keseluruhan dan secara tegas akan memanggil dinas terkait. Sebab, penyaluran sembako melalui e-waroeng tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi, Dinas Sosial (Dinsos) juga ikut mengawal program tersebut.
\"Bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu kan untuk warga miskin. Jadi, penyaluran di daerah ketika terjadi ketidaksesuaian tetap menjadi tanggung jawab kami juga,\" terangnya.
Belum lagi, kata dia, jika data penerima bantuan kerap kali dimanfaatkan oleh kuwu. Data itu, dipastikan akan selalu berubah. Data di dalamnya menyesuaikan keinginan kuwu. Yakni bagi mereka yang menjadi keluarga dekatnya, atau tim pemenangannya. Imron pun mengaku sudah menginstruksikan kepada jajaran kuwu, agar memberikan data yang benar, serta menyalurkan bantuan sesuai dengan data konkret.
\"Kalau ada e-warong memotong bantuan, saya tegaskan e-warongnya harus diganti dengan yang akuntabel dan kredibel,\" paparnya.
Ia pun menyesalkan bila selama ini tidak menerima laporan terkait fakta yang terjadi di lapangan dari dinas terkait. \"Saya gak mau masyarakat dirugikan sama oknum-oknum yang bermain. Ini sudah dzalim kepada masyarakat,\" imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Zaenudin Budiman mengatakan, untuk menyelesaikan kisruh penyaluran sembako melalui e-waroeng, perlu membuka data. Data tersebut ada di pihak bank yang menyalurkan, yakni BNI.
\"Kami meminta pihak BNI terbuka soal data. Jangan ada yang ditutup-tutupi,\" kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Keterbukaan yang dimaksud, sambung Asep, perihal data mesin edisi yang selama ini tersebar di Kabupaten Cirebon, yang dipakai sebagai alat transaksi di tiap-tiap e-waroeng. \"Jumlah sebenarnya berapa? Yang sudah tersebar berapa? Dan, kuota pelayanan per mesin ADC berapa? Itu semua harus jelas, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan,\" jelasnya.
Dia menegaskan, keterbukaan ini penting bagi DPRD, agar memudahkan dalam pengambilan kebijakan atas kisruh penyaluran bantuan pangan nontunai. \"Ini program sudah bagus, penyalurannya pun harus bagus. Sehingga, masyarakat dapat menikmati dan merasakan kehadiran negara,\" pungkasnya. (sam)