Yudi: PKS Minta Mahar Rp4 Miliar

CIREBON– Diam-diam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai merapat ke Partai Hanura. Bahkan beredar kabar, PKS memasang harga Rp4 miliar sebagai deal politik untuk membantu menyukseskan Bakal Calon Bupati Partai Hanura, H Rakhmat. Informasi tersebut dibenarkan Sekretaris DPC Partai Hanura, Yudi Aliyudin SH. Menurutnya, PKS sudah melakukan komunikasi politik dan kerap kali melakukan pertemuan dengan Partai Hanura jauh-jauh hari sebelumnya. “Ya, benar Rp4 miliar sebagai mahar, tapi itu baru rencana,” ujar Yudi, kepada Radar, Kamis (20/6). Menurut Yudi, hal tersebut sudah tidak aneh dalam dunia politik dan sebetulnya PKS sejak dulu selalu seperti itu. Oleh sebab itu, dirinya mempertanyakan kualitas kader PKS. “PKS itu punya calon dan wakil bupati tidak sebetulnya? Kala pun punya itu kader atau bukan?,” tanya dia, berurutan. Saat disinggung terkait pasangan “Hari” yang direncanakan launching pada pertengahan bulan, dirinya mengaku tidak tahu persis. “Saya belum dikontak lagi sama ketua (H Rakhmat SE, red), karena ketua sekarang sedang ada di Jakarta,” tuturnya. Dikatakannya, untuk mengetahui secara persis permintaan mahar Rp4 miliar dari PKS ke Partai Hanura, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu)  Partai Hanura punya informasi yang lebih valid. “Nih saya kasih tau, untuk mahar itu ada pertemuannya. Di suatu tempat, Rifky (ketua bapilu), H Rakhmat, Ketua PKS Nasirudin hadir di sana. Saya sempat diajak juga, tapi saya tidak bisa karena ada keperluan lain,” ungkapnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua Bapilu Partai hanura, Rifky Razania Permana menjawab diplomatis. Rifky tak membenarkan dan hanya mengatakan bahwa dalam pertarungan pilkada belum masuk ke dalam tataran mahar. Karena selama ini, komunikasi yang dibangun adalah persamaan visi dan misi. Termasuk kemungkinan Partai Hanura, PKS dan Golkar bergabung dalam sebuah koalisi. “Kami belum ke arah mahar, tapi kami tidak mengingkari bahwa yang namanya partai itu mempunyai aturan main sendiri,” tandasnya. Pihaknya tidak memungkiri bahwa setiap partai punya peraturan organisasi (PO) tersendiri tentang pilkada. Berapa kursi yang dimiliki setiap partai dan berapa harga per kursi itu sudah menjadi rahasia masing-masing partai. “Kalau sudah seperti ini saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu, nah itu dikembalikan lagi ke pada partainya masing-masing,” tukasnya. Hanya saja, sambung Rifky, orientasinya sekarang adalah apakah partai tersebut mempunyai kesamaan visi atau misi tidak. Kalau memang apa yang disampaikan H Rahkmat, bahwa Cirebon ini harus melakukan perubahan, secara otomatis partainya pun harus berubah. Artinya, siapa yang berkuasa di Kabupaten Cirebon selama masih di kuasai partai lama, dirinya menyakini tidak akan ada perubahan. “Artinya status quo kan, tentang perubahan eskalasi di Kabupaten Cirebon, otomatis akan berdampak pada perubahan yang signifikan di Kabupaten Cirebon,” jelasnya. Sebetulnya, menurut Rifky, DPP PKS sudah merekomendasikan Elang kusnandar sebagai cabup sudah melakukan komunikasi dengan Partai Hanura dan Golkar. Namun, dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Elang akan fatsun kepada keputusan partai atau tidak. “Walaupun Elang sudah direkomendasi oleh PKS, kita lihat ekskalasi politik yang berubah secara cepat. Apalagi mulai dibuka pendaftaran cabup dan cawabup oleh KPU,” terangnya. (sam)