PRESIDEN Jokowi menegaskan pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 atau tidak. Sejalan dengan itu pemerintah juga memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi Covid-19.
“Telah diputuskan memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes, yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan,” tegasnya.Pemerintah juga menyiapkan obat, dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara, agar bisa digunakan untuk mengobati Covid-19 sesuai dengan resep dokter.
Obat tersebut, menurut Presiden, akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit, dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. “Saya sudah minta kepada BUMN farmasi yang memproduksi, memperbanyak produksinya,” tegas Presiden.
Sementara infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit juga telah siap untuk digunakan. “Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat Covid-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada nanti Sabtu malam, 21 Maret 2020. Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu (28/3),” tutur Jokowi.
Kapasitas rumah sakit rujukan, menurut Presiden, akan terus ditingkatkan dan ditambah, baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat, dan SDM. “Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit Covid-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya,” urainya.
Pemerintah pun menggerakkan seluruh kekuatan untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun masalah sosial ekonomi yang mengikutinya. “Dari hari ke hari kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia,” tegas Jokowi.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Ia menambahkan untuk jangan ragu menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kembali bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. “Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan.Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” jelas Presiden
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jangan ada pihak yang mengorupsi atau memiliki konflik kepentingan terhadap dana darurat yang disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit pernafasan karena virus corona jenis baru (Covid-19).
“Saya sebagai menteri keuangan mengimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan sehingga tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergency dan urgensi ini betul-betul kita ingin melakukan percepatan reaksi untuk menolong masyarakat,” kata Sri Mulyani melalui konferensi video kemarin.
Permintaan Sri Mulyani disampaikan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo yang juga melalui konferensi video. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan adanya realokasi APBN dan APBD untuk pengendalian Covid-19.
“Tidak ada pendompleng atau orang yang menggunakan kesempatan ini, baik di sektor riil pada pengadaan alat kesehatan atau di sektor keuangan seperti penjualan saham di forex. Kita akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk melakukan situasi ini, kita akan tindak sangat tegas,” ungkapnya.
Seperti diketahui, guna pencegahan dan penanganan virus corona, pemerintah akan mengalihkan belanja atau realokasi APBN 2020 sebesar Rp62,3 triliun. Realokasi anggaran itu untuk mempercepat meredam pandemi corona di Tanah Air.
“Sampai hari ini (kemarin) terindentifikasi sebesar Rp62,3 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan bisa direalokasikan untuk diproritaskan dalam penanganan Covid-9 sesuai arahan Presiden (Jokowi),” kata Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menjelaskan, dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di K/L, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, dana yang terblokir, dan output cadangan. Anggaran perjalanan dinas tahun ini sebesar Rp4,3 triliun.