CIREBON - Terjadi kerenggangan antara pemerintah kota (Pemkot) Cirebon dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini, berlangsung selama kunjungan kerja (Kunker) DPRD Jabar dari Dapil Cirebon-Indramayu, di Ruang Adipura Gedung Balaikota Cirebon, Senin (23/3).
Kerenggangan tersebut, dapat terlihat dari posisi tempat duduk sejumlah para pejabat Pemkot Cirebon dan 9 orang Legislator Provinsi Jabar. Wakil Walikota Cirebon Hj Eti Herawati dan pimpinan rombongan H Anwar Yasin juga tidak berdekatan. Namun, bukan dalam konotasi kerenggangan yang sebenarnya.
Posisi tempat duduk para pihak yang bertemu dalam agenda tersebut memang sengaja diatur agar tidak terlalu dekat. Antar kursi para pejabat dan peserta rapat yang hadir, diatur jarak antara 1-1,5 meter. Setiap pihak yang berbicara mengutarakan paparannya, mesti menggunakan mikrophone agar tersebar jelas dan tetap berjarak dengan lawan bicaranya.
Eti mengatakan, penerimaan tamu dari rombongan DPRD Jabar memang dibuat posisi tidak seperti biasanya. Hal ini merupakan sala satu pengaplikasian dari protokol penanganan pencegahan covid-19 melalui social distancing dan menjaga jarak aman antar individu.
Sementara itu, sejumlah materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah sejauh mana kesiapan pemkot dalam penanganan covid-19. Utamanya dalam hal anggaran, agar para wakil rakyat di Jabar tersebut dapat memfasilitasi upaya bantuan dsri pemerintah provinsi.
Eti mengatakan, anggaran yang akan digunakan dalam waktu dekat ini adalah dana darurat bencana. Namun, kekuatan anggaran bencana kurang lebih kekuatanya hanya 3 bulan. “Rp2 miliar anggaran darurat bencana itu akan kita bongkar dulu. Nah, baru nanti menggunakan DAK kesehatan. Karena kekuatan penggunaan (anggaran) itu hanya cukup untuk 3 bulan,” ujar Eti. (azs)