JAKARTA- PT PLN (Persero) memastikan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan listrik gratis dan diskon 50 persen selama tiga bulan bakal berjalan dengan lancar. Hal ini karena adanya koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda).
Menopang menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah menggratiskan listrik untuk pelanggan daya listrik 450 VA. Program diberikan kepada 24 juta masyarakat kurang mampu. Sedangkan bagi pelanggan berdaya listrik 900 VA dengan jumlah pelanggan 7 juta orang diberikan subsidi atau 50 persen. ketentuan itu akan berlangsung selama tiga bulan yang berlaku mulai April, Mei, dan Juni 2020.
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka mengatakan pihaknya bakal menjalin kerja sama dengan pemerintah setingkat kecamatan, desa, atau kelurahan. Dengan begitu, bantuan listrik selama pandemi Covid-19 dapat diterima masyarakat.
“Kami telah berkomunikasi dengan pemerintah agar bisa bekerja sama memberdayakan aparatur di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil,” jelas Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/4).
Perusahaan listrik pelat merah itu menyadari bahwa tidak seluruh masyarakat dapat mengakses website ataupun WhatsApp untuk mendapatkan bantuan token listrik gratis dari pemerintah. Hingga kemarin (5/4) pagi, untuk pelanggan yang menggunakan kwh meter prabayar, PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon listrik untuk 10 juta pelanggan.
Sementara, token bagi 1 juta pelanggan lainnya akan diperbaharui secara bertahap paling lambat hingga tanggal 11 April 2020. Dia menjelaskan, khusus 11 juta pelanggan yang menggunakan kWh meter prabayar, pelanggan akan mendapatkan token listrik berdasarkan penggunaan terbesar selama tiga bulan terakhir. Sementara, token untuk 2,5 juta pelanggan lainnya akan diperbaharui secara bertahap paling lambat hingga tanggal 11 April 2020.
Terpisah, peneliti INDEF Ariyo Irhamna mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh kebijakan keringanan tarif listrik ini di lapangan tak berjalan. Untuk itu, kebijakan tersebut harus diawasi agar benar-benar dirasakan masyarakat kalangan bawah. “Saya dapat info kalau insentif listrik ini tidak jalan. Jadi menteri BUMN harus memonitor dengan detail implementasi insentif ini dengan detail,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (5/4).
Sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan keringanan listrik untuk daya listrik 450 VA dan 900 VA. Kebijakan itu dikeluarkan bagian untuk menekan dampak ekonomi pandemi corona terhadap masyarakat kurang mampu. Setelah presiden menyampaikan instruksi itu, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk menggratiskan listrik selama tiga bulan tersebut. (din/fin)