INDRAMAYU - Program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang di gelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikeluhkan kuwu di Kabupaten Indramayu.
Kuwu Sukamulya, Husni Tambrin mengatakan, bansos penanganan Covid-19 Pemprov Jawa Barat (Jabar) merupakan program yang bagus. Namun dalam pembagiannya dapat menjadi bumerang bagi pemerintah desa yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat.
Hal itu , sebut Husni, karena rumah tangga penerima manfaat (RTPM) di setiap desa berbeda-beda. Ada yang di atas 100 RTMP bahkan di bawah 20 RTPM.
Dijelaskan Husni, desa hanya dapat salinan data saja untuk warga yang dapat program bansos ini, termasuk jumlah dan nama-namanya.
“Cuma yang kami sayangkan ya tidak proporsional. Masa di Kecamatan Tukdana saja dari 12 desa hanya 4 desa saja yang penerima program bantuan di atas 100. Di Sukamulya dari jumlah penduduk 6.000 jiwa, yang dapat hanya 40 orang saja. Sedangkan desa lainnya yang jumlah penduduknya kecil dapatnya banyak,\" terangnya pada Radar Indramayu, Senin (6/4).
Sehingga, lanjut Husni, dengan kurang proporsionalnya RTPM dari program bansos penanganan Covid-19, dikhawatirkan mengundang kecemburuan sosial.
Apalagi, sambung Husni, masyarakat hanya mengetahui akan ada progran bantuan dari Pemprov Jabar bagi warga dampak dari Covid-19. Di mana RTPM akan mendapat bantuan sebesar Rp 500.000 yang terbagi atas berupa kebutuhan bahan pokok dan dana tunai.
“Kami minta pemprov ada evaluasi lagi terkait program bansos ini. Apalagi data yang diterima desa ujug-ujug ada tanpa adanya koordinasi dengan pemdes, sedangkan warga tahunya dari desa,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kuwu Cangko Patkhurrahman. Menurutnya, hanya ada 2 warga yang mendapatkan bansos penanganan Covid-19 Pemprov Jabar. Selain tidak sebanding dengan jumlah penduduk, lanjutnya, dari 12 orang itu ada warga yang tidak tepat sasaran.
“Yang jadi pertanyaan saya, warga yang menerima bansos berdasarkan apa, dari jumlah penduduk miskin atau apa. Sedangkan desa tetangga yang jumlah penduduknya tidak sebanyak Cangko, yang dapat banyak sampai di atas 100 orang,” ujarnya.
Apalagi, sambungnya, data penerima program bansos terkesan asal jadi. Selain itu, pemdes tidak dilibatkan dan hanya diberikan salinan data warga yang menerima program bansos itu.
“Mohon untuk dinas terkait dari tingkat kabupaten dan provinsi harus melibatkan desa jangan sampai desa berbenturan langsung dengan masyatakat,” ujarnya. (oni)