Data Penerima BLSM Meleset 6 Persen

JAKARTA - Pemerintah memperkirakan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) meleset sekitar 6 persen dari angka yang telah ditentukan. Penyebabnya, data yang digunakan untuk memetakan warga miskin penerima BLSM merupakan data per 2011 yang dimiliki Badan Pusat Statistik. Selain itu, bertambahnya angka kelahiran dan kematian, naiknya kesejahteraan masyarakat, serta perpindahan penduduk menjadi salah satu dari sekian potensi terjadinya kemelesetan data penerima BLSM. \"Tapi saya optimistis ketidakakuratan tersebut tidak lebih enam persen,\" kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung saat dihubungi kemarin (26/6). Dia mengakui, data yang digunakan memang tidak akan mungkin sempurna 100 persen. Kata dia, upaya menekan ketidakakuratan data dilakukan dengan pembaruan yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Awal 2014 BPS akan melakukan pendataan ulang guna memperbarui data terbaru penerima bantuan. Namun, sebelum itu, pemerintah dan PT Pos pun akan melakukan evaluasi saat tahap pertama pembagian BLSM selesai dibagikan. \"Karena nantinya akan ada bantuan-bantuan lain, sehingga pembaruan data itu sangat penting,\" tuturnya. Sejauh ini, menurutnya, pembagian BLSM berjalan baik. Bahkan, jauh lebih baik dari pada bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah diberikan sebelumnya. Tidak adanya kerusuhan dan gaduh menjadi salah satu indikator atas perkembangan baik tersebut. \"Baru empat hari, tapi (jumlah, red) penerima BLSM sudah mencapai sekitar 1,98% dari jumlah keseluruhan 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Itu merupakan kemajuan yang sangat baik dibanding BLT dulu,\" ujar Andi. Selain itu, imbuhnya, perbaikan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pembagian BLSM saat ini merupakan cara yang paling bagus untuk menghindari adanya kecurangan. Kantor pos sebagai penyalur KPS dan BLSM menggunakan mekanisme, di mana jika kartu tidak diterima langsung oleh salah satu anggota RTS, maka kartu akan dibawah kembali ke kantor pos hingga yang bersangkutan datang langsung untuk mengambilnya. \"KPS dan BLSM tidak dapat dititipkan dalam pembagiannya, kalaupun diwakilkan harus menggunakan surat persetujuan atau surat kuasa,\" terangnya. Ia mengaku, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pembagian BLSM ini. Baik melalui media televisi maupun media cetak dan media online. Hal itu wajib dilakukan, ujarnya, agar pemerintah dapat selalu mengetahui perkembangan atau masalah-masalah yang dihadapi saat pembagian berlangsung. \"Media sangat berperan penting, agar kita tahu kondisi-kondisi di setiap daerah,\" ungkap Andi. Misalnya, lanjutnya, masalah tentang perbedaan nama di kartu tanda penduduk (KTP) dan KPS. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dibesarkan, karena perbedaan nama tersebut bisa diantisipasi dengan nomor kartu keluarga. Oleh sebab itu, sejak awal sudah disosialisasikan untuk membawa kartu keluarga dan KTP untuk berjaga-jaga adanya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. \"Tidak dapat menyalahkan petugas kantor posnya juga, karena mereka kan hanya bekerja sesuai aturan yang ada. Hanya saja tidak perlu terlalu dipersulit, karena program ini untuk memudahkan masyarakat,\" tegasnya. BLSM sendiri mulai dibagikan di 14 kota di Indonesia sejak Sabtu, (22/6). Pembagian tersebut menyusul pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi pada Jumat (21/6) malam. Selain BLSM, pemerintah nantinya juga akan memberikan tunjangan lain dalam mengikuti kebijakan kenaikan harga bbm ini. Yakni, bantuan siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH), raskin, dan program infrastruktur dasar. Sekitar Rp29,4 triliun dana yang telah dialokasikan untuk program-program tersebut. Andi berharap program-program tersebut dapat tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu, pihaknya menggandeng KPK dalam pengawasan berjalannya program-program tersebut, terutama BLSM. (mia/agm)