Gejala-gejala yang dirasakan wajib dilaporkan ke puskesmas setempat. Puskesmas bertugas melakukan pendataan klasifikasi tingkatan gejala yang dialami. \"Apakah dia ODP dengan gejala atau PDP ringan. Kalau ODP/PDP ringan cukup di rumah, isolasi mandiri. Nanti obatnya dari puskesmas. Setelah PDP sudah mulai merangkak ke tingkatan sedang, baru dirawat di rumah sakit,\" imbuhnya.
Karantina parsial dianggap solusi mendasar dengan tidak melarang masyarakat dari wilayah episentrum untuk kembali ke kampung halaman. Asalkan, semua lapisan mau diajak bekerjasama. Bila Pemkot sudah membeli rapid test, imbuh Edy, barulah dilakukan pengecekan kepada warga Kota Cirebon secara masal.
RT/RW yang mengemban tugas akan diberikan uang untuk menjalankan proses administrasi atau pencatatan. Yakni Rp750 ribu dalam 1 bulan. \"Rp500 ribu untuk RW dan Rp250 ribu untuk RT,\" kata Edy yang juga memegang tanggung jawab sebagai divisi operasional gugus tugas penanganan Covid-19 di Kota Cirebon.
Pengecekan, penelusuran, isolasi mandiri dan menjaga jarak, adalah instrumen meminimalisasi penyebaran Covid-19. Dan tiga diantaranya telah dipraktekan, kecuali testing atau pengecekan menggunakan rapid test. Idealnya, tes dilakukan sebanyak mungkin kepada masyarakat Kota Cirebon.
KUNCINYA PENGAWASAN
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Tresnawaty SpB memuji langkah yang diambil Pemerintah Kota Cirebon. Namun Tresnawaty memberikan catatan. Langkah yang baik harus dibarengi dengan pengawasan hingga tingkat bawah, untuk memastikan bahwa praktek kerja di lapangan benar-benar nyata dilakukan.
\"Menurut saya apa yang sudah dilakukan Pak Walikota beserta jajarannya sampai hari ini, cukup baik. Artinya, terkendali. Hanya yang perlu adalah pengawasan sampai ke bawah. Perakteknya bagaimana. Kalau saat ini, rencananya sudah bagus. Tinggal dilihat kenyataan dibawah seperti apa,\" ujar Tresnawaty.
Dia setuju karantina parsial yang direncanakan Pemkot Cirebon. Mengingat lapisan masyarakat tingkat RT/RW, kelurahan, telah terbukti peduli dan ikut berpartisipasi dalam percepatan penanganan pandemi ini. Seperti melakukan penyemprotan disinfektan, dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Ia juga berharap, situasi seperti saat ini roda ekonomi di Kota Cirebon tetap berputar.
\"Kalau kita disiplin social distancing dan physical distancing, Insya Allah (pandemi segera berakhir, red). Yang utama, segala yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mohon masyarakat bisa mengikuti,\" ungkap Tresnawaty, menuturkan optimisme kalau pandemi Covid-19 pasti berakhir.
Secara kelembagaan, DPRD Kota Cirebon mendukung upaya pemerintah kota (Pemkot) dalam melakukan penanganan Covid-19. DPRD juga tegas, mendukung Pemkot apabila dilakukan karantina wilayah. Dewan, tidak mau kecolongan.
Wakil Ketua DPRD M Handarujati Kalamullah S Sos menyepakati karantina di lingkup RT dan RW. Diyakini, langkah ini bisa mengantisipasi para pemudik yang akan masuk ke Kota Cirebon.
DPRD mendukung, segala upaya yang memang dirasa diperlukan. Misalnya upaya melakukan pendataan, menyemprot disinfektan, bahkan menutup akses keluar dan masuk Kota Cirebon. \"Ini menjadi sangat penting. Kita sudah sama-sama mengetahui Kota Cirebon belum ada yang positif corona, walaupun ODP dan PDP banyak. Harapan kami, jangan sampai kita kebobolan,\" tukasnya.
Di tempat terpisah, Direktur RSD Gunung Jati, dr H Ismail Jamaludin SpOT menuturkan, RSDGJ untuk saat ini memiliki 35 bed untuk menangani pasien Covid-19. Atas permintaan Walikota Cirebon, kata Ismail, pihaknya berencana membuka kembali ruangan khusus penanganan Covid-19 sebanyak 50 bed. \"Kalau sudah jadi, total semua sekitar 85 bed,\" kata Ismail.
Tambahan 50 bed sedang dipersiapkan. Ruangan yang sedang direhab tersebut sebelumnya akan digunakan untuk ruang perawatan. Untuk menjadi ruang khusus pasien Covid-19 perlu dilakukan perbaikan. Seperti mengatur jarak masing-masing bed dan membuat tekanan negatif. \"Kapasitas ruangan ini bisa 100 pasien lebih, tapi karena khusus untuk penyakit menular atau Covid-19, kurang lebih hanya bisa 50 bed.
Ismail menambahkan, saat ini PDP di RSDGJ ada 20 orang. PDP terakhir datang pada Selasa (8/4). Ismail tidak menyebut rinci asal pasien tersebut dengan alasan tidak mengetahui. Swab seluruh pasien PDP, telah dikirim ke Litbangkes. Pihak RS masih menunggu hasil swab tersebut. (ade)