CIREBON– Penyaluran bantuan untuk warga terdampak Covid-19 bakal dipercepat dari rencana semula yakni, 24 April. Penerima adalah yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), Iing Daiman MSi mengatakan, untuk persiapan Kota Cirebon sudah mengirim DTKS sejak 6 April. Jumlahnya 3.197 rumah tangga sasaran (RTS).
Sedangkan non DTKS yang datanya bersumber dari kelurahan masih dalam proses rekapitulasi. dan verifikasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) milik Kementerian Sosial (Kemensos). “Datanya online tersentral ke pemerintah pusat,” ujar Iing, kepada Radar Cirebon, Selasa (14/4).
Dia menambahkan, selain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,225 miliar untuk kelompok sasaran sebanyak 5.375 RTS. Data ini terdiri dari terdampak di luar kelompok sasaran provisni, pusat, difabel, lansia, anak berhadapan dengan hukum, potensi sumber kesejahteraan sosial, perempuan kepala keluarga dan veteran.
Sumber datanya antara lain dari Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD), DTKS non program PKH dan sembako, Data Cirebon Peduli Anak Bangsa/Binaan DSP3A.
Sedangkan untuk mekanisme penyaluran melalui Kantor Pos berupa uang tunai Rp200 ribu, masing-masing penerima. “Mulainya secepat mungkin. Kita sedang proses dengan pos giro untuk teknis distribuinya,” katanya.
Tidak hanya itu, melalui Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) sudah disiapakan 100 ton beras. Tetapi datanya tidak boleh beririsan dengan pusat, yakni 2.200 kelompok sasaran, jumlahnya sekitar 2.200 RTS.
Paket bantuan yang diberikan berupa beras 15 kilogram/RTS. Dan mekanisme pengiriman barang akan menggunakan ojek online, dan Kantor Pos. Sehingga masyarakat langsung menerima. Diharapkan, pemerintah memberikan kontribusi ke ojol. “Distribusi dari pusat untuk persiapan sebenarnya sudah dimulai 6-17 April, program sembako akan cair kisaran tanggal 20 April,” bebernya.
Bahkan program PKH selama ini cair per tiga bulan, karena Covid-19 akan ditarik per bulan pencairannya. Pemerintah Provinsi Jabar, kabarnya memajukan rencana distribusi pada 16 April. (abd)