BLSM Warga Kota Cirebon akan Dirapel Dua Bulan

KESAMBI- Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kota Cirebon akan dicairkan. Terakhir kali, Kepala kantor Pos Cirebon Betty Indah Tristanti mengatakan baru dua kelurahan yang mendapat Kartu Pengendali Sosial (KPS) yang merupakan syarat untuk mendapatkan BLSM. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Cirebon, Ir Dede Achmady menjelaskan, distribusi BLSM sepenuhnya ada di Kantor Pos. Pemerintah daerah, kata dia, hanya bisa memfasilitasi dengan terus melakukan koordinasi bila diperlukan. \"Terakhir kita berkoordinasi, Kantor Pos sudah mendistribusikan KPS di dua kelurahan yakni Drajat dan Kesambi,\" ucap Dede kepada Radar, Minggu (30/6). Ia menambahkan, masyarakat harus bersabar karena pendistribusian KPS ini akan dilakukan secara bertahap. Setelah semua Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapat KPS, sambungnya, baru bisa dilakukan pencairan dana BLSM selama empat bulan. Pencairan tiap bulan sebesar Rp150.000. Dede mengatakan, dengan kondisi saat ini kemungkinan pencairan dana BLSM untuk dua bulan akan dirapel. \"Saya denger sih begitu,\" katanya melalui sambungan telepon selular. Hal senada juga diutarakan Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Cirebon, Maemunah. Saat coba dikonfirmasi Radar, Minggu (30/6), ia hanya menjawab singkat. \"Ya, memang begitu (dirapel, red). Silakan tanya Kantor Pos atau BPS,\" katanya melalui pesan singkat. Sementara pantauan Radar di Kantor Pos Cirebon, terdapat beberapa sosialisasi yang ada di papan informasi tentang BLSM. Dijelaskan dalam sosialisasi tersebut tentang tahapan dan mekanisme pengambilan BLSM. Tempat pengambilan sendiri, bisa dilakukan di Kantor Pos terdekat, dan juga di komunitas yang dekat dengan penerima BLSM. Tempat tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan pemdes atau kelurahan setempat. Berdasarkan info yang dihimpuh, pencairan BLSM ini akan dibagikan serentak di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan mulai 1 Juli 2013. Namun melihat pendistribusian KPS yang belum selesai, kemungkinan pencairan akan mengalami penundaan. Akan tetapi, masyarakat bisa mencairkan BLSM ini hingga batas waktu tanggal 2 Desember mendatang. Sementara Pengamat Sosial Editya Nurdiana SE mendesak agar BLSM segera dicairkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apalagi biaya hidup bertambah saat puasa, tahun ajaran baru, dan Lebaran nanti. Editya juga mempersoalkan masalah keakurasian data penerima BLSM. Menurutnya, data Badan Pusat Stastik (BPS0) tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan patokan karena itu data lama. Seharusnya, pemerintah bisa melibatkan perguruan tinggi dengan mengerahkan mahasiswa untuk melakukan pendaatan supaya BLSM benar-benar diterima oleh semua warga miskin. \"Kasihan warga miskin yang tidak bisa menerima akibat tidak masuk data BPS, ini yang akan memicu kekisruhan,\" katanya. Ia menambahkan, langkah pemerintah dengan melakukan pendisitribusian BLSM melalui Kantor Pos sudah sangat tepat. \"Saya kira ini sudah tepat, karena akan sangat riskan bila didistribuskan oleh kelurahan/desa,\" ujarnya. (jml)