Rudi : Semua Bantuan Harus Diawasi
KUNINGAN – Dalam suasana pandemi Covid-19 atau virus corona saat ini yang belum juga usai, Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota bahkan Pemdes, tengah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat. Untuk itu, Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, mengimbau agar warga penerima bantuan bisa bersabar.
“Saya himbau masyarakat bersabar karena tidak mudah mengirimkan beribu-ribu paket sembako atau bantuan-bantuan tunai ini kepada masyarakat, semuanya ini sudah tersistem dengan baik. Namun karena keterbatasan petugas, keterbatasan masyarakat, sepertinya ini tidak mungkin disalurkan melalui rekening masing-masing,” imbau Bupati, kemarin (10/5).
Menurut Bupati, masyarakat tidak semuanya mempunyai rekening, sehingga harus difasilitasi untuk membuat rekening. Pengiriman sembako kepada masyaaakat, terlebih ia melihat sendiri saat pengiriman sembako dari bantuan provinsi, bisa sampai 3 paket melalui Ojol (Ojek Online).
“Itu artinya tiga paket ini untuk tiga penerima. Bagaimana kalau misal sampai di ujung pelosok desa, itu ngeri sekali. Tolong lah, kuncinya sabar, sabar,” imbaunya lagi.
Saat ini, kata Acep, pemerintah sedang berusaha memperbaiki data-data yang ada, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kesalahpahaman akibat ada yang sudah meninggal namun datanya ternyata masih muncul. Padahal idealnya data yang sudah meninggal tersebut seharusnya bisa dialihkan kepala kepala keluarga yang lain. Semisal istri menggantikan suaminya yang meninggal, dan lain sebagainya.
“Perbaikan ini harus dilakukan secara dinamis untuk perbaikan kita. Siapapun yang menerima itu jadikanlah bahwa penerimaan (bantuan) adalah rezeki dari Allah SWT, terimalah dengan baik. Kalau sekiranya diri kita mau mengakui secara jujur bahwa kita tidak berhak menerima bantuan itu, meskipun terdata, maka seharusnya bisa diberikan kepada yang lebih berhak. Bisa diserahkan kembali melalui desa untuk disalurkan pada yang lain. Mari kita bangun kesadaran dan kesalehan sosial di antara kita,” ajak Bupati Acep.
Terpisah, pemerhati sosial politik Kuningan, Rudi Idham Malik, berharap penyaluran seluruh bantuan di tengah pandemi Covid-19 saat ini harus dilakukan secara transparan. Menurutnya, di masa-masa sulit seperti ini semua masyarakat pasti berharap adanya bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemprov, pemda, dan juga pemdes.
“Maka dalam hal ini ada masayarakat yang tentunya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka bingung kapan bantuan ini mereka terima. Sedangkan aparat desa hanya meminta persyaratan, seperti diminta fotocopy KTP beserta Kartu Keluarga, tapi justru ini membuat sedikit nada kecewa,” ujarnya.
Rudi yang juga aktivis LSM Geram (Gerakan Rakyat Marjinal), mencontohkan sekaligus menyoroti saat penyaluran bantuan dari Pemprov Jabar yang baru-baru ini dilaksanakan, dan ternyata benar-benar menuai sedikit kegaduhan. Hal itu karena ada masyarakat yang tidak terbagi, padahal menurut kriteria mereka sudah layak mendapatkan bantuan.
“Maka dari itu, saya berharap untuk penerima bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah, pemdes setempat harus dipampangkan di depan balai desa nama-nama yang sudah menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga menjadi jelas, tidak ada yang cemburu sosial dan tidak ada yang dobel, kita harus sama-sama mengawasinya,” saran Rudi.
Rudi pun meminta agar Pemkab Kuningan transparan dalam penyaluran bantuan, berapa anggaran untuk bantuan sosial, sehingga masyarakat lebih tahu seberapa besar perhatian Pemkab Kuningan dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat yang nyaris semua terdampak Covid-19.
“Pemkab juga harus transparan, berapa anggaran untuk bantuan social, biar publik tahu seberapa besar bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyrakat. Saya juga tidak bosan memberikan masukan mengenai bansos diberikan dalam bentuk tunai, tujuannya untuk menghidupkan kembali, minimal ekonomi di desa. Penerima bantuan uang tunai bisa membeli keperluan sembako di warung terdekat,” harap Rudi. (muh)