SBY Warning Guru Jauhi Politik Praktis

JAKARTA - Dari tahun ke tahun, keluhan guru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap sama. Mulai dari pencairan tunjangan profesi guru yang terlambat dan disunat, hingga guru yang menjadi korban politik di daerah. Pada kesempatan Kongres XXI PGRI dan Kongres Guru 2013 di Jakarta kemarin, SBY mewanti-wanti supaya guru menjauhi politik praktis. Sebelum naik ke podium, SBY menerima laporan banyak keluhan nasib guru yang disampaikan Ketua Umum Penguru Besar PGRI Sulistyo. Untuk urusan tunjangan profesi guru, Sulistyo meminta pencairannya dijadikan satu dengan pemberian gaji pokok yang diterima setiap bulan. Sedangkan untuk persoalan guru menjadi korban politik di daerah, Sulistyo meminta ada revisi otonomi pendidikan. Sulistyo menuturkan bahwa PGRI tidak memungkiri bahwa jasa SBY dalam memperjuangkan nasib guru begitu besar. Sampai-sampai PGRI kemarin menganugrahi SBY lencana Maha Dwija Praja Utama. \"Meskipun implementasi kebiajakan guru di lapangan kurang menggembirakan,\" papar Sulistyo disambut tepuk tangan puluhan ribu guru. Mendengar keluhan itu, SBY langsung mengeluarkan instruksi tegas. Kebetulan saat itu SBY membawa rombongan menteri, di antaranya Mendikbud Mohammad Nuh, Menag Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar. \"Kepada para menteri bekerja sama dengan PGRI, rumuskan kebijakan strategis untuk guru dalam dua sampai tiga bulan ke depan,\" pinta SBY. Untuk persoalan guru menjadi korban politik, SBY tidak memungkirinya. Dia mengatakan secara jujur memang terjadi penyimpangan iklim politik di daerah sehingga ada kasus guru menjadi korban politik. \"Tetapi perlu dicatat, juga ada guru yang tidak jadi korban politik,\" tutur SBY. Untuk itu dia menginstruksikan para guru tidak mendekati urusan politik praktis. Apalagi menjelang gelaran pemilu 2014 nanti. SBY mengakui banyak laporan guru diseret menjadi tim sukses salah satu kandidat kepala daerah. Jika sudah terseret, risikonya besar sekali. Apabila calon yang didukungnya itu kalah, nasib guru tadi diujung tanduk. Risiko paling dekat adalah, guru tadi dimutasi ke tempat lain. \"Hari ini saya sampaikan, jika ada guru yang merasa jadi korban politik, segera lapor ke Mendikbud dan Mendagri lalu tembuskan ke Saya,\" tandas SBY. Tetapi perlu dicatat, laporan itu harus akurat, faktual, dan bukan bersifat fitnah. Kepada jajaran pemerintahan pusat, SBY meminta segera menindaklanjuti setiap laporan tadi. Terkait tunjangan profesi, SBY menuturkan antara guru dan pemerintah harus saling bekerja sama. Di jajaran pemerintahan harus mencari solusi atau cara supaya tunjangan profesi bisa dicairkan tepat jumlah dan waktu. Semetnara di pihak guru, harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengajar. Terakhir, SBY juga menjelaskan urusan keberadaan guru bantu atau non-PNS. Dia mengatakan pada 2005 lalu sejatinya sudah ada pengangkatan guru bantu atau non-PNS besar-besaran. Tetapi selanjutnya, karena terjadi pengangkatan guru bantu yang tidak tepat oleh pemda, maka saat ini jumlah guru bantu terus membeludak. \"Sekarang ada masalah. Daerah mengangkat guru bantu dengan perhitungan yang tidak cermat,\" kata SBY. Untuk itu dia mengatakan segera dicarikan solusi tepat untuk mengangkat para guru bantu atau non-PNS tadi. SBY berharap persoalan ini bisa tuntas tahun depan. (wan)