CIREBON- Banyak pihak yang terdampak akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Salah satunya yaitu guru honorer. Di Kota Cirebon khususnya, nasib tenaga honor pendidik dan kependidikan dinilai luput dari perhatian.
Ketua Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negeri (FHPTKN) Kota Cirebon. kusmana SSos MSi menilai guru honorer harus ikut mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk dalam program bantuan dampak dari Covid-19, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah.
\"Sejauh ini, nasib guru honorer seringkali dilupakan. Banyak perhatian yang tertuju pada sektor tertentu saja. Padahal, para guru honorer juga ikut terdampak,\" ucap Kusmana saat dihubungi Radar Cirebon.
Pada prinsipnya, kata Kusmana, guru honorer itu sudah tentu bekerja untuk mengajar pada siswa di rumah. Sementara dengan kegiatan mengajar di rumah, dipastikan akan menambah biaya yang mereka keluarkan meskipun mengajar dengan jarak jauh.
Biaya itu diantaranya meliputi kebutihan jaringan internet untuk mengajar siswa secara daring. Meskipun banyak sekolah yang sudah memberikan subsidi untuk pemberian kuota internet, namun sudah barang tentu subsidi iti jumlahnya sangat terbatas.
\"Dalam artian, di situasi yang normal saja diketahui kalau gaji guru honorer itu masih jauh dari UMR. Tapi saat itu, banyak yang punya pekerjaan sampingan seperti jadi Ojol atau berjualan. Tapi dengan situasi seperti ini, itu sudah tidak bisa. Sehingga hanya mengandalkan gaji saja yang jumlahnya masih jauh dari layak\" ungkapnya.
Melihat hal tersebut, kata Kusmana, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan mereka. Terutama bagi honorer yang secara administrasi belum terdaftar di dapodik tapi mereka bersatus menjadi honorer.
Dirinya berharap, pemerintah pusat maupun daerah tidak mengabaikan Guru Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri, yang tetap bekerja dengan program Belajar Dari Rumah (BDR) tanpa mengabaikan tanggung jawabnya. Terlebih dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati pada tanggal 2 Mei 2020 lalu.
Di sisi lain dengan kegelisahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kami berharap perhatian serius pemerintah baik pusat maupun daerah atas kondisi kami,” pungkasnya. (awr)