CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) berencana memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil menengah (UKM) terdampak Covid-19.
Rencananya, pertengahan bulan Mei bantuan tersebut akan cair. Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Saefudin Jupri menjelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sosialisasi dilakukan secara persuasif kepada UKM, bahkan dibantu pendamping mendata menulis daftar nama nama PKL dan UKM yang akan mendapatkan bantuan. DPKUKM, akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk penyalurannya. “Mereka yang terdampak akan mendapatkan bantuan,” kata Jupri, kepada Radar Cirebon, Senin (11/5).
Jumlah PKL yang akan mendapatkan bantuan sesuai data mencapai 900 PKL dan UKM sebanyak 834. Tetapi penyaluran ini masih menunggu ketentuan Surat Keputusan (SK) Walikota. “Kita menunggu SK walikota,” ujarnya.
Selain itu, untuk nominal akan disesuaikan bantuan gubernur. PKL akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran bersumber dari BTT total Rp5-6 miliar karena selama 3 bulan.
Sesungguhnya, Data semula yang diajukan mencapai 3.200, tapi dilakukan verifikasi dan sudah didata RT/RW dan DSP3A. “Bantuan ini khusus PKL dan UKM, sedangkan pedagang pasar bukan domainnya DPKUKM akan tetapi itu wilayahnya Perumda Pasar,” tuturnya.
Seperti diketahui, bantuan dari Pemkot Cirebon bentuknya pangan dan tunai yang akan didistribusikan kepada penerima.
Kepala DSP3A, Iing Daiman menjelaskan, total ada 7.575 RTS, namun yang dikelola pihaknya 5.375. Masing-masing mendapatkan Rp200 ribu. Kemudian 220 RTS penerima bantuan pangan dalam bentuk beras melalui DPPKP masing-masing 15 kg. Untuk bantuan fresh money Rp200 ribu.
“Kalau dinsos dan dinas pangan penerimanya berbeda-beda. Penerimanya tidak beririsan bansos provinsi dan pusat, penerimanya itu kepala rumah tangga. Kami tetap menyisir data tidak tabrakan, dan kami usahakan semaksimal mungkin,” tandasnya.
Anggaran untuk fresh money di DSP3A total Rp3,225 miliar, dan DPPKP Rp1,2 miliar. Di tempat terpisah, Kepala DPPKP, Ir Hj Yati Rohayati menjelaskan, bantuan pangan ini mengacu peraturan presiden yang mengatur ketahanan pangan. Bahkan pengadaan pangannya juga harus melalui Bulog. Total anggaran Rp1,2 miliar untuk 220 RTS. (abd)