KUNINGAN– Salah seorang Anggota Fraksi PKB Kuningan dikabarkan telah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan. Pelaporan ini diduga terkait keterlibatan salah seorang anggota dewan dari FPKB, saat peristiwa penolakan para sopir dump truck terhadap kenaikan harga pasir.
“Saya sampai hari ini belum tahu bahwa Pak Susanto bakal dipanggil BK,” kata Wakil Ketua DPRD Kuningan H Ujang Kosasih MSi yang menjabat pula Ketua DPC PKB Kuningan kepada awak media, akhir pekan kemarin.
Bahkan sebagai salah satu unsur pimpinan dewan, Ia juga diberi kepercayaan sebagai koordinator BK. Namun hingga kini, dirinya tidak mengetahui ada pelaporan salah satu anggota fraksinya. “Karena saya juga sebagai pimpinan DPRD yang kebetulan diberikan kepercayaan menjadi koordinator Badan Kehormatan, sampai hari ini belum tahu ada surat masuk ke Badan Kehormatan. Apa suratnya, bunyinya apa, itu saya belum tahu,” tegas Ujang.
Jika nanti betul-betul memang ada surat masuk ke BK terkait pelaporan salah satu Anggota FPKB, Ia menyebut, hal itu sebagai dinamika di ranah BK DPRD Kuningan. “Ya biarkan saja, dinamika di Badan Kehormatan kan biasanya itu terjadi. Sebab di Badan Kehormatan itu ada sistem yang digunakan, yang itu sudah berlaku sejak dulu dan memang harus terjadi tentang kode etik dan tata tertib beracara,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pada saat BK menggulirkan hal itu, maka akan berpedoman terhadap kode etik dan tata tertib beracara. Saat ditanya apakah salah seorang Anggota FPKB itu benar-benar melanggar kode etik, Ia menegaskan, sejauh pengamatan hingga sekarang belum pernah ada kode etik yang dilanggar satu orang pun dari anggota fraksinya.
“Sejauh yang saya tahu, Pak Susanto itu tidak melanggar kode etik. Karena yang saya dengar, Pak Susanto itu sebagai mantan sopir dump truck, karena punya hubungan emosional dengan sopir dump truck, lalu kemudian dikala ada rencana kenaikan harga pasir yang akan dilakukan para pengusaha, sopir dump truck itu ingin memperjuangkan agar pasir itu tidak naik,” bebernya.
Atas kondisi itu, Ujang menjelaskan, karena ada hubungan emosional antara salah seorang anggota FPKB dengan sopir dump truck, maka dimintai untuk dapat memfasilitasi. “Nah oleh Pak Susanto bagaimana caranya supaya kenaikan pasir tidak terjadi. Kemudian Pak Susanto dengan sopir dump truck ini rapat ikhtiar. Konon katanya sampai ketemu dengan para pengusaha, detailnya saya tidak tahu. Tapi paling tidak, kalau Pak Susanto mendampingi sopir dump truck dalam rangka harga pasir tidak naik, saya kira Pak Susanto itu sudah berjuang untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Jika demikian, lanjut dia, maka salah seorang anggota fraksinya telah melaksanakan tugas kedewanan. Sebab salah satu tugas dewan itu bagaimana berjuang untuk kepentingan rakyat. (ags)