JAKARTA – Mungkin tak cukup warning yang berkali-kali disampaikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait maraknya politik praktis yang mulai dipertontonkan abdi negara. Sampai-sampai Komisi Anti Korupsi (KPK) ikut campur tangan dalam urusan netralitas.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kali ini angkat bicara soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Penegasannya cukup standar, bahwa Pilkada menjadi aspek mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi.
”Jelas saja birokrasi berpolitik adalah salah satu pangkal dari tindakan korupsi,” tegas Pahala dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema ”ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Jakarta, Rabu (5/8).
KPK mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 baik penyelenggara Pemilu, peserta, partai politik, petahana hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen dengan menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN. ”Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mangatakan birokrasi yang berpolitik dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak. ”Ini sinyal keras, dan alarm sudah berbunyi dengan adanya indikasi birokrasi berpoliti,” terang Agus.
Menurut dia banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Nah, merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.
”Pelanggaran-pelanggaran itu menjadi pengingat agar Pilkada Serentak benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara,” harapnya.
Nah, KASN sendiri telah melakukan kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN itu juga digelar deklarasi netralitas ASN yang diikuti oleh lebih dari 618 peserta di jaringan virtual. (fin/ful)