BANDUNG – Bisnis travel umrah bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi. Karenanya, pemerintah pusat maupun daerah perlu hadir untuk memberikan bantuan.
Pemerintah perlu memberikan semacam subsidi, terutama kebijakan rapid test atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri.
Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengaku, sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.
“Kami membahas bersama asosiasi umrah bagaimana strategi ke depan pascapandemi Covid-19 ini. Terutama perjalanan wisata umrah sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi Bandara Kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” ucap Dedi, di Bandung, Jumat (14/8).
Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar itu menambahkan, keberadaan bandara ini tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan.
“Kita mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umrah untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” katanya.
Dalam pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umrah.
“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on, setiap minggu dilakukan perjalanan umrah dari kertajati ke Jeddah, direct Garuda Indonesia,” katanya.
Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi.
“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” jelasnya.
“Untuk promosi, Disparbud bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umrah atau dikemas dalam paket wisatanya. Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar untuk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan yakni opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Opsi ini juga berdampak kepada besaran Biaya Perjalanan ibadah Haji (Bipih) yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.
Sementara itu, Ketua FKS Patuh Jabar, Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah umrah yang tertunda gara-gara pandemi Covid-19.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.
Meski begitu, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Umrah pada tahun ini.