Dahlan Siapkan Adhi-Wijaya

Selasa 16-07-2013,07:30 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

JAKARTA– Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hampir pasti terlibat menggarap studi kelayakan (feasibility study/FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, perusahaan pelat merah di bidang infrastruktur siap menggarap studi kelayakan JSS. Khususnya BUMN karya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). ’’Ada dua BUMN karya yang siap mengerjakan studi kelayakan JSS, yaitu PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk,’’ ujar Dahlan. Kedua perusahaan milik negara tersebut akan membentuk konsorsium. Sedangkan PT Hutama Karya yang seluruh sahamnya masih dimiliki pemerintah tidak akan ikut terlibat. Sebab, sudah memiliki tugas yang juga tidak kalah berat, yaitu menggarap jalan tol Trans-Sumatera. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang akan menunjuk perusahaan pelat merah mana yang akan mendapat tugas tersebut. Tetapi tentunya BUMN bidang infrastruktur yang akan mengerjakan. ’’BUMN karya yang akan mengerjakan studi kelayakan. Penunjukannya oleh menteri BUMN. Saya tidak tahu mana yang capable,’’ kata Hatta usai menerima kunjungan Senior Vice Minister of Cabinet Office of Japan Yasutoshi Nishimura di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin (15/7). Hatta menjelaskan, saat ini tim tujuh yang diketuai menteri keuangan masih mendalami dua alternatif terkait studi kelayakan Jembatan Selat Sunda dan kawasan strategisnya. Yaitu pembiayaan berasal dari APBN atau dari BUMN bersama pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). Pria berambut perak ini melanjutkan, setiap pilihan mengandung konsekuensi. Kalau dibiayai oleh APBN, studi kelayakan tidak bisa dilakukan hingga 2014. Sebab rancangan APBN 2014 saat ini sedang dibahas bersama DPR. Tidak mungkin tiba-tiba anggaran untuk studi kelayakan JSS sekitar Rp 1,5 triliun dimasukkan dalam pembahasan. Kalau BUMN dan pemrakarsa yang menggarap studi kelayakan, tim tujuh harus merumuskan secara jelas bentuk kerja samanya. ’’Kita lihat nanti usulan dari tim tujuh seperti apa,’’ jelas Hatta. (dri)

Tags :
Kategori :

Terkait