Berkomitmen Ikuti Kebijakan Pusat, KDM Harap TKD Tidak Ditunda Jika Kinerja Jabar Baik

PANGANDARAN, RADARCIREBON.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-13 Kabupaten Pangandaran di gedung DPRD Pangandaran, Sabtu 25 Oktober 2025.

Ia menuturkan, Pemprov Jabar berupaya mengubah pola belanja rutin agar belanja pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. 

BACA JUGA:Sukseskan Program Presiden Prabowo, George Edwin Sugiharto Gelar Cek Kesehatan Gratis

BACA JUGA:Diduga Rem Blong, Bus Pariwisata Tabrak Pembatas Jalan Tol Pemalang-Batang, 4 Orang Tewas

Contohnya, terjadi peningkatan signifikan pada alokasi anggaran pembangunan jalan dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp30 triliun.

“Kami hidup prihatin, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa baju dinas, tanpa perjalanan dinas."

"Semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaannya. 

Pada kesempatan itu, KDM juga menyinggung terkait data Bank Indonesia yang menyebut dana mengendap Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun. 

BACA JUGA:Moishe, Pelajar Asal Kota Cirebon Dinobatkan Sebagai Duta Persahabatan Jabar

Ia menegaskan, per 17 Oktober 2025, posisi kas daerah Jawa Barat tercatat Rp2,4 triliun. Dana tersebut merupakan dana berjalan untuk kebutuhan rutin layanan publik, di antaranya pembayaran kontrak-kontrak pembangunan, sekolah, dan gaji pegawai.

“Kalau disebut mengendap, harusnya sampai tanggal 17 Oktober uang itu tidak bergerak. Namun, setiap hari ada arus masuk dan keluar. Jadi ini bukan uang mengendap,” tegasnya.

KDM menyampaikan pula bahwa tata kelola keuangan Pemprov Jabar telah diakui sebagai yang terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 20 Oktober 2025, di Jakarta, menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi terbaik dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah, dengan capaian pendapatan 73 persen dan belanja 66 persen. 

Sumber: reportase