APBD Jabar 2026 Rp30,1 Triliun, Ternyata Ini Alasan KDM Prioritaskan Pembangunan RS Baru di Indramayu
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyasi (KDM) prioritaskan pembangunan rumah sakit baru di Indramayu pada APBD Jabar 2026.-Ist-Radarcirebon.com
BACA JUGA:Inspirasi Rumah Minimalis Ala Jepang: Desain Menenangkan dan Perkiraan Biayanya
BACA JUGA:Update HP Samsung A Series Turun Harga, Ulasan Fitur dan Rekomendasi Sesuai Budget
“Kita mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru. Untuk tahun 2026, rencananya pembangunan dilakukan di Indramayu,” ujar KDM.
Alasan lainnya adalah:
- Beban RSUD Indramayu sudah sangat tinggi, terutama untuk kasus rujukan penyakit kronis.
- Wilayah pantura merupakan jalur rawan kecelakaan lalu lintas, sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan dengan layanan gawat darurat yang memadai.
- Percepatan pelayanan kesehatan dianggap penting untuk pemerataan pembangunan di wilayah barat-timur Jabar.
Kebijakan ini dinilai selaras dengan agenda Jabar menuju provinsi dengan layanan kesehatan terintegrasi dan mudah dijangkau seluruh warga.
BACA JUGA:Razia Narkoba di Hotel dan Tempat Hiburan Kota Cirebon: Upaya Terbaru BNN, 1 Orang Terdeteksi
Hampir Rp500 Miliar untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru
Sektor pendidikan juga mendapat perhatian besar dalam APBD Jabar 2026. Pemprov Jabar mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) pada jenjang SMA/SMK.
Langkah ini diambil karena masih adanya disparitas akses pendidikan, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan rasio sekolah yang belum ideal.
Penanganan Banjir dan Program Listrik untuk Warga Miskin
Beberapa agenda prioritas lain dalam APBD Jabar 2026 meliputi:
- Pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai (DAS) untuk mencegah banjir.
- Penyelesaian program sambungan listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar.
- Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp473 miliar guna meningkatkan keamanan jalan dan mobilitas warga.
Birokrasi Diminta “Puasa Program” yang Kurang Relevan
KDM menegaskan bahwa karena adanya fokus pembangunan yang strategis, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan efisiensi.
“Birokrasi di beberapa OPD harus puasa dari kegiatan yang tidak penting,” ujarnya.
Hal ini dilakukan agar anggaran dapat dikonsentrasikan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


