BPMU Sekolah Swasta Terancam Hilang 2026, SMK di Jabar Hadapi Ancaman Kolaps Operasional

“Selama ini angka itu menjadi bantalan psikologis pengelola sekolah. Sekarang, dari mana menutup kekurangan Rp50 juta per bulan?” ujarnya.

Keberadaan BPMU selama ini juga membuat banyak sekolah swasta berani menurunkan biaya SPP, bahkan ada yang menghapus SPP dan biaya praktikum. 

Padahal, sekolah kejuruan identik dengan kegiatan praktik yang membutuhkan biaya besar. BPMU membuat beban itu terasa lebih ringan.

Jika BPMU benar-benar dihentikan, semua skema harus dihitung ulang. Dari nol. Mulai dari biaya operasional, honor guru, hingga tarif SPP.

Dilema SPP dan Ancaman Penurunan Siswa

Masalahnya, menaikkan SPP bukan keputusan sederhana. Sekolah swasta sudah lama melekat dengan stigma mahal. 

Ketika biaya dinaikkan, calon siswa berpotensi beralih ke sekolah lain. Jumlah siswa menurun, pemasukan makin tergerus, dan efek domino pun terjadi.

Ari menyebut kondisi ini sebagai situasi serba salah. Jika biaya tidak dinaikkan, sekolah megap-megap membayar operasional. 

Jika dinaikkan, jumlah siswa terancam menyusut. Ibarat memakan buah simalakama, maju salah, mundur pun salah.

Dampaknya tidak hanya pada angka, tetapi juga psikologis guru. Banyak guru swasta bertahan karena dedikasi, bukan karena gaji. 

Namun kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Ketika honor semakin tidak menentu, mencari pekerjaan lain menjadi pilihan yang semakin rasional.

Beasiswa Bukan Pengganti BPMU

Di tengah kepanikan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. 

Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan bagi sekolah swasta tidak dihapus, melainkan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa tidak mampu.

Beasiswa tersebut tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan buku. 

Sumber: