BPMU Sekolah Swasta Terancam Hilang 2026, SMK di Jabar Hadapi Ancaman Kolaps Operasional

Tujuannya untuk memastikan keadilan agar masyarakat miskin tetap bisa mengakses pendidikan di sekolah swasta tanpa beban biaya.

Namun bagi pengelola sekolah, skema ini belum menjawab persoalan utama. Beasiswa berarti dana masuk ke rekening siswa, mirip Program Indonesia Pintar (PIP). 

Bukan ke sekolah. Bukan ke yayasan. Artinya, tidak bisa digunakan untuk membayar honor guru.

Selain itu, beasiswa tidak mencakup seluruh siswa dan tidak menjamin keberlangsungan operasional sekolah secara menyeluruh. 

Sekolah tetap harus membayar listrik, menjalankan praktikum, dan menggaji guru setiap bulan.

“Ini dua dunia yang berbeda. Beasiswa tidak bisa menggantikan BPMU,” tegas Ari.

Sekolah Swasta Menunggu Kepastian

Forum sekolah swasta di Kota Cirebon dijadwalkan menggelar rapat awal Februari 2026. Bukan hanya FKKS, tetapi juga MKKS dan rapat koordinasi. 

BPMU akan menjadi agenda utama, bersama isu PPDB dan kebijakan pendidikan lainnya.

Di tingkat provinsi, koordinasi belum terlihat jelas. Para kepala sekolah masih menunggu arah kebijakan yang pasti. 

Menunggu apakah BPMU benar-benar berakhir, atau hanya berubah bentuk dengan skema yang tetap memberi ruang bagi keberlangsungan operasional sekolah.

Yang pasti, sekolah swasta di Jawa Barat kini sedang menahan napas panjang. Masa depan pendidikan swasta berada di persimpangan kebijakan.

Sumber: